Komisi Iii

Andrie belum bisa dijenguk kecuali oleh keluarga dan Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai beredarnya foto tersebut hal yang sangat berbahaya.

Komisi III DPR RI akan mengundang Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kopitiam, yang menjadi korban pencurian namun justru ditetapkan sebagai tersangka, untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna mencari keadilan dan mengawasi penegakan hukum.

Rikwanto menyoroti BAP Fandi Ramadhan dalam kasus sabu 2 ton. Ia mempertanyakan pendampingan hukum saat pemeriksaan dan meminta proses dikaji ulang.

Habiburokhman mengungkapkan konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah masa sanksinya berakhir, memicu pertanyaan tentang prosesnya.

Kasus Hogi Miya, seorang suami yang membela istrinya dari penjambretan malah dijadikan tersangka membuat tipis kuping Komisi III DPR.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945.

Komisi III DPR akan segera membahas RUU Hukum Acara Perdata, yang mencakup pengaturan mengenai permohonan perampasan aset dari tindak pidana.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyatakan, RUU Perampasan Aset memang dirancang agar bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti krusialnya Penyempurnaan KUHAP agar adaptif terhadap dinamika masyarakat dan ilmu hukum, demi penegakan hukum yang transparan dan adil.

Anggota DPR RI mendorong revisi KUHAP terkait dua alat bukti, menilai ketentuan saat ini berpotensi melahirkan praduga bersalah dan ketidakadilan. Simak alasannya!

Anggota Komisi III DPR RI mendesak revisi RUU KUHAP, khususnya pasal penangkapan dan penahanan, untuk mencegah pelanggaran HAM dan menutup celah hukum yang merugikan masyarakat.

DPR RI tengah menggodok naskah akademik RUU Perampasan Aset agar menjadi prioritas Prolegnas 2025. Prosesnya tak mudah, butuh kehati-hatian agar tidak jadi alat politis.

Penetapan ini diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di ruang Komisi III DPR RI, Jakarta Selatan.

Momen tersebut menjadi sorotan warga sekitar yang tak menyangka seorang pejabat negara menyempatkan diri menikmati jajanan rakyat.

Sejumlah advokat senior hadir, seperti Hotman Paris Hutapea hingga Palmer Situmorang

Awalnya, Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Komjen Wahyu Hadiningrat menjelaskan soal pagu anggaran Polri Tahun 2026.

Rapat ini membahas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan Agnez Mo bersalah atas menyanyikan lagu 'Bilang Saja'.

Anggota Komisi III Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, menyoroti soal kantor Kejaksaan seluruh Indonesia yang jaga TNI