Komisi III

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengapresiasi peran aktif Pengawasan DPR RI terhadap kasus kontroversial yang menarik perhatian publik.

Politikus Gerindra ini secara spesifik menunjuk narasi yang dibangun oleh Kejari Karo terkait proses hukum Amsal Sitepu.

Andrie belum bisa dijenguk kecuali oleh keluarga dan Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni menerima Penghargaan Aryaseva Sammana Nusantara dari Komisi III DPR RI, mengapresiasi dedikasinya dalam menjaga kamtibmas dan menyelesaikan konflik sosial di Kabupaten Bekasi.

Amsal Sitepu dituduh mark up anggaran pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebesar Rp200 juta.

Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengajak masyarakat memaksimalkan penggunaan Layanan Polri 110, sebuah inovasi penting untuk respons cepat dan menjaga keamanan ketertiban masyarakat.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai beredarnya foto tersebut hal yang sangat berbahaya.

Komisi III DPR RI akan mengundang Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kopitiam, yang menjadi korban pencurian namun justru ditetapkan sebagai tersangka, untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna mencari keadilan dan mengawasi penegakan hukum.

Rikwanto menyoroti BAP Fandi Ramadhan dalam kasus sabu 2 ton. Ia mempertanyakan pendampingan hukum saat pemeriksaan dan meminta proses dikaji ulang.

Habiburokhman mengungkapkan konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah masa sanksinya berakhir, memicu pertanyaan tentang prosesnya.

Kasus Hogi Miya, seorang suami yang membela istrinya dari penjambretan malah dijadikan tersangka membuat tipis kuping Komisi III DPR.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945.

Komisi III DPR akan segera membahas RUU Hukum Acara Perdata, yang mencakup pengaturan mengenai permohonan perampasan aset dari tindak pidana.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyatakan, RUU Perampasan Aset memang dirancang agar bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat mengenai RUU Perampasan Aset.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak Propam Polri untuk memperketat pengawasan internal. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai meragukan institusi akibat kasus oknum.

Martin menilai, keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi merupakan ironi dan mencederai kepercayaan publik.

Nasir Jamil menyebut kehadiran tim tersebut menunjukkan kepedulian nyata Polri terhadap masyarakat yang sedang berduka.