PSI Dorong Segera Disahkannya RUU Perampasan Aset

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Kegiatan ini menegaskan komitmen PSI dalam mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

DPW PSI Jakarta kembali menyuarakan urgensi pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI, berharap menjadi solusi permanen atasi korupsi dan beri efek jera.

RUU Perampasan Aset sangat krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik (parpol).

Empat organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung mendesak DPR segera mengesahkan UU Perampasan Aset. Mengapa regulasi ini dianggap krusial untuk memberantas korupsi?

Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi dengan para ketua umum (ketum) partai politik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Pada saat Mayday juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen."

Puan menyebut, pembahasan yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan kerawanan hukum dan politis.

Pemerintah memiliki komitmen yang sama seperti sebelumnya dalam hal pemberantasan korupsi.

Namun, kata Kaesang, meloloskan RUU tersebut di parlemen juga menjadi PR besar.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.

Jokowi juga membenarkan jika kondisi kesehatannya susah pulih. Jokowi mengaku siap mendatangi undangan-undangan tersebut.

Menurutnya, usulan tersebut tidak tepat sasaran dan seharusnya diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Grace menjelaskan unggahan video tersebut dibuat dalam kapasitas pribadi sebagai warga masyarakat yang merespons isu viral.

Grace menegaskan unggahannya sama sekali tak melibatkan PSI.

Dalam satu kesempatan, Kaesang memuji Paskalis Imadawa karena wajahnya terpampang di bandara.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Kunjungi Kantor Baru DPW PSI Papua Pegunungan, disambut hangat oleh Ketua DPW Yotam Wonda. Kunjungan ini menandai komitmen PSI memperkuat eksistensinya di wilayah timur Indonesia.