PSI Dorong RUU Perampasan Aset Jika Lolos di Parlemen, Kaesang: Koruptor Lebih Takut Miskin daripada Penjara

“Kami percaya bahwa RUU Perampasan Aset adalah solusi komprehensif untuk memberantas korupsi," kata Wakil Ketua III DPW PSI Banten, M. Bima Januri.

Kegiatan ini menegaskan komitmen PSI dalam mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

DPW PSI Jakarta kembali menyuarakan urgensi pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI, berharap menjadi solusi permanen atasi korupsi dan beri efek jera.

RUU Perampasan Aset sangat krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi dengan para ketua umum (ketum) partai politik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

KPK menilai keberadaan UU Perampasan Aset dapat membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif.

Pemerintah memiliki komitmen yang sama seperti sebelumnya dalam hal pemberantasan korupsi.

Kaesang juga mengucapkan selamat kepada para anggota DPR RI yang baru saja dilantik pada Selasa (1/10) kemarin.

Dia dididik oleh partai yang tidak akan kompromi dengan korupsi.

Komitmen untuk pemberantasan korupsi juga akan dilakukan terhadap kader PSI.

Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berpidato pada HUT ke-9 PSI di Semarang, Sabtu (9/12). Insiden unik terjadi saat mic yang digunakannya berulang kali mati.

Dalam satu kesempatan, Kaesang memuji Paskalis Imadawa karena wajahnya terpampang di bandara.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Kunjungi Kantor Baru DPW PSI Papua Pegunungan, disambut hangat oleh Ketua DPW Yotam Wonda. Kunjungan ini menandai komitmen PSI memperkuat eksistensinya di wilayah timur Indonesia.

Saat tiba di kantor, Yotam Wonda langsung membawa Kaesang dan jajaran DPP untuk melihat kantor dan memperkenalkan jajaran DPW PSI Papua Pegunungan.

Kaesang menambahkan, jika sekolah butuh bantuan, ia bisa menyampaikan ke pemerintah pusat.

Ia juga menyoroti sosok Ketua DPW PSI Papua Tengah, Isaias Douw yang dinilai memiliki karakter kuat dan semangat besar dalam membangun partai di wilayah.

Pada kesempatan yang sama Kaesang mengaku sempat menghubungi Jokowi setelah ia sampai Papua.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.