PSI Banten Selenggarakan Diskusi Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

“Kami percaya bahwa RUU Perampasan Aset adalah solusi komprehensif untuk memberantas korupsi," kata Wakil Ketua III DPW PSI Banten, M. Bima Januri.

DPW PSI Jakarta kembali menyuarakan urgensi pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI, berharap menjadi solusi permanen atasi korupsi dan beri efek jera.

RUU Perampasan Aset sangat krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi dengan para ketua umum (ketum) partai politik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Pada saat Mayday juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen."

Puan menyebut, pembahasan yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan kerawanan hukum dan politis.

KPK menilai keberadaan UU Perampasan Aset dapat membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif.

Prabowo mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komitmen untuk pemberantasan korupsi juga akan dilakukan terhadap kader PSI.

Namun, kata Kaesang, meloloskan RUU tersebut di parlemen juga menjadi PR besar.

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat berharap kunjungan Jokowi ke daerah sekaligus untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik.

Jokowi juga membenarkan jika kondisi kesehatannya susah pulih. Jokowi mengaku siap mendatangi undangan-undangan tersebut.

Menurutnya, usulan tersebut tidak tepat sasaran dan seharusnya diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Grace menjelaskan unggahan video tersebut dibuat dalam kapasitas pribadi sebagai warga masyarakat yang merespons isu viral.

Grace menegaskan unggahannya sama sekali tak melibatkan PSI.

Dalam satu kesempatan, Kaesang memuji Paskalis Imadawa karena wajahnya terpampang di bandara.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.