VIDEO: DPR Perintahkan UU Perampasan Aset Cepat Dibahas, Pertanyakan Hukum OTT

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Sejumlah tuntutan muncul salah satunya adalah mendorong pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan segera UU Perampasan Aset.

Meski demikian, usai pembahasan KUHP, Habiburokhman menyebut pihaknya akan lebih dulu membahas RUU tentang penyesuaian pidana.

DPR bisa langsung melanjutkan ke pembahasan RUU Perampasan Aset setelah RKUHP selesai.

Menurut Tito, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah diterima oleh DPR. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangannya.

RUU Permpasan Aset sendiri saat ini tak kunjung diketok Parlemen.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.

Alex mengakui bahwa istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Dia mengaku tidak habis pikir ada orang-orang yang mengorbankan para korban bencana untuk keuntungan pribadi.

Panglima TNI Agus menjelaskan TNI berhasil membangun 32 jembatan Bailey di sejumlah wilayah.

Jokowi dalam pertemuan secara tegas telah memberikan izin ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM tersebut dihadirkan di Solo.

Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT membawa duka bagi sepak bola dunia

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami

Selain itu, Mualem bersyukur sejumlah bantuan sudah menyebar ke pelosok Aceh.

Awalnya, Rikwanto lebih dulu mempertanyakan soal kesamaan efek dari Whip Pink dengan lem aibon.

"Upaya-upaya KPK sudah banyak dilakukan, khususnya dalam peran serta masyarakat. Namun faktanya, korupsi masih terus terjadi," kata Rikwanto.

Rikwanto yang merupakan purnawirawan jenderal polisi ini menilai perkara tersebut selayaknya disetop usai dua penjambret meninggal dunia.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah kelompok masyarakat membahas terkait reformasi kebijakan narkotika di Jakarta, Senin, 2 Desember 2025.

Rikwanto dari fraksi Golkar menyoroti fungsi penegakan hukum dan reskrim yang ada di tubuh polri

Dalam rapat, Rikwanto, anggota Komisi III DPR berpesan agar masyarakat tidak berprasangka buruk kepada aparat penegak hukum.