Pemerintah Sebut PT Indobuildco Hanya Diberi Izin Penggunaan Lahan selama 30 Tahun

Lahan Hotel Sultan adalah aset milik negara yang saat ini dikuasai oleh PT Indobuildco, yang telah mendapatkan hak istimewa selama 50 tahun untuk mengelolanya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah mengalihkan pengelolaan Hotel Sultan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyusul putusan pengadilan, bukan menutupnya.

Pantauan di berbagai platform pemesanan hotel online (OTA) serta portal properti menunjukkan Hotel Sultan masih menjalankan aktivitas komersial.

Akhir masa HGB pada tahun 2023 menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengelola aset negara tersebut demi kepentingan masyarakat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan PT Indobuildco terkait pengelolaan Hotel Sultan, menegaskan negara sebagai pemilik sah dan mewajibkan Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Gugatan terbaru tersebut terdaftar dengan nomor perkara 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

PPKGBK menuntut balik Indobuildco atas utang royalti sebesar Rp600 miliar.

Gugatan yang dilayangkan Pontjo Sutowo tersebut bukanlah yang pertama.

Pemerintah menolak usulan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan yang dilayangkan kubu Pontjo Sutowo.

Pembekuan izin tersebut dilakukan lantaran Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.

Selama 30 tahun, Indobuildco harus menyetorkan uang sebesar USD1,5 juta.

PPK GBK telah melakukan langkah persuasif meminta PT Indobuildco untuk mengosongkan Hotel Sultan yang telah habis masa hak guna bangunan (HGB).

Budi menjelaskan, pengerahan ribuan personel ini merupakan bentuk antisipasi agar tidak terjadi gesekan.

Juri juga meminta mereka agar segera melapor kepada pihak PPKGBK untuk proses pendataan.

Massa terlihat panik dan berhamburan ke berbagai arah, bahkan ada yang berlari masuk ke dalam hotel untuk mencari perlindungan.

Mantan Pangkostrad Kivlan Zen bergabung dengan kelompok yang menolak pelaksanaan eksekusi terhadap Hotel Sultan.

Eksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno diwarnai bentrokan antara massa penolak dan aparat kepolisian.

Pengosongan Hotel Sultan itu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pemeriksaan dilakukan setelah laporan masuk dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan internal kampus.

Kemendagri mengupayakan percepatan implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online.

Maka, penyampaian pendapat diminta dilakukan secara tertib, santun, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum maupun merusak fasilitas publik.

Rektor Muhammad Madyan mengatakan penanganan perkara masih berlangsung dan belum dapat disimpulkan.

Harga BBM, khususnya nonsubsidi, tidak dapat serta-merta turun hanya karena harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

Aksi yang berlangsung di salah satu titik lalu lintas utama tersebut sempat menyebabkan penutupan sementara ruas jalan menuju Jalan Ir. H. Juanda (Dago).