Ricuh, Massa Lempari Botol dan Batu ke TNI-Polri Saat Eksekusi Hotel Sultan

Bentrok terjadi ketika massa aksi memaksa masuk ke area Mapolda dengan merusak gerbang.

Aksi pelemparan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan selama unjuk rasa yang berlangsung di kawasan tersebut.

Para pendemo berhasil dipukul mundur dari Jalan Wr. Supratman dan di sebelah selatan di Jalan Kamboja.

Aksi Kericuhan Demo Bali di depan Mapolda Denpasar berujung bentrok antara massa dan aparat kepolisian, memaksa polisi mengerahkan kendaraan taktis dan gas air mata.

Ratusan massa sebelumnya menyerang Polres Metro Jakarta Timur dan membakar sejumlah mobil dan motor.

Kaskoopsudnas yang ketua MPI (Modern Pentathlon Indonesia), juga melantik Danlanud Hlo sebagai ketua MPI Sulawesi Tenggara, masa bakti 2026 - 2030.

Tidak hanya lulus, ia juga meraih gelar Master in Management and Strategic Studies dengan hasil pendidikan kategori Excellent.

Sebanyak 6.675 personel gabungan disebar memetakan sedikitnya empat titik aksi yang menjadi pusat konsentrasi massa.

Dari total 638 wisudawan yang terdiri atas peserta dari Amerika Serikat dan berbagai negara sahabat, Indonesia kembali menunjukkan eksistensinya.

Latihan bertujuan untuk menguji kesiapan operasional satuan jajaran Kodau I dalam menghadapi berbagai kontingensi.

Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga pengamanan tetap humanis dan kondusif.

Mantan Pangkostrad Kivlan Zen bergabung dengan kelompok yang menolak pelaksanaan eksekusi terhadap Hotel Sultan.

Lahan Hotel Sultan adalah aset milik negara yang saat ini dikuasai oleh PT Indobuildco, yang telah mendapatkan hak istimewa selama 50 tahun untuk mengelolanya.

Eksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno diwarnai bentrokan antara massa penolak dan aparat kepolisian.

Pengosongan Hotel Sultan itu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Turunnya tim pengadilan ke lapangan adalah bukti nyata ketaatan negara pada prosedur hukum sekaligus langkah final menuju eksekusi pengosongan fisik.

Pelaksanaan constatering ini tindak lanjut dari Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Jkt.Pst jo Nomor 208/Pdt.G/202/2023/PN Jkt.Ps