Menteri Bahlil Akui Bekukan Izin Hotel Sultan, Ini Alasannya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah mengalihkan pengelolaan Hotel Sultan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyusul putusan pengadilan, bukan menutupnya.

Pantauan di berbagai platform pemesanan hotel online (OTA) serta portal properti menunjukkan Hotel Sultan masih menjalankan aktivitas komersial.

Akhir masa HGB pada tahun 2023 menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengelola aset negara tersebut demi kepentingan masyarakat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan PT Indobuildco terkait pengelolaan Hotel Sultan, menegaskan negara sebagai pemilik sah dan mewajibkan Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Gugatan terbaru tersebut terdaftar dengan nomor perkara 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

Apa yang diinginkan Ketua Umum Partai Demokrat ini karena ingin menertibkan aset-aset negara.

Manajemen GBK melayangkan somasi kepada para karyawan PT Indobuildco yang ngotot masih bekerja di Hotel Sultan, Jakarta.

Pemerintah menolak usulan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan yang dilayangkan kubu Pontjo Sutowo.

Nama Ponjo Sutowo menjadi sorotan karena terlibat dalam Kasus pengosongan hotel Sultan di GBK.

PPK GBK telah melakukan langkah persuasif meminta PT Indobuildco untuk mengosongkan Hotel Sultan yang telah habis masa hak guna bangunan (HGB).

PPKGBK ingin mengabarkan kepada publik bahwa tidak boleh ada seorang pun keluar/masuk tanpa seizin dari pemilik lahan.

Indobuildco sempat merayu pemerintah untuk membeli tanah negara di area lahan Hotel Sultan.

Turunnya tim pengadilan ke lapangan adalah bukti nyata ketaatan negara pada prosedur hukum sekaligus langkah final menuju eksekusi pengosongan fisik.

Pelaksanaan constatering ini tindak lanjut dari Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Jkt.Pst jo Nomor 208/Pdt.G/202/2023/PN Jkt.Ps

Dia menegaskan bahwa negara tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap manuver-manuver yang bertujuan mengulur waktu.

Ia menambahkan bahwa nantinya hotel legendaris ini masih bisa beraktivitas seperti biasanya di bawah manajemen negara yang sah.

Pemerintah memastikan bahwa proses pengalihan aset negara ini akan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan lapangan kerja.

Putusan ini bersifat uitvoerbaar bij voorraad (serta merta), yang artinya dapat dieksekusi tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

PN Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 yang diajukan oleh Mensesneg dan PPKGBK melalui kuasa hukumnya.

AHY Lapor Jokowi Sampaikan Komitmennya Selesaikan Kasus Hotel Sultan.

Sengketa lahan Hotel Sultan antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo belum menemukan titik terang.

PPKGBK menuntut balik Indobuildco atas utang royalti sebesar Rp600 miliar.

Jalan masuk ke Hotel Sultan dari arah Gatot Subroto kini telah ditutup

Gugatan yang dilayangkan Pontjo Sutowo tersebut bukanlah yang pertama.