Mulai Besok, Akses Keluar Masuk ke Hotel Sultan Hanya dari Jalan Sudirman

Lahan Hotel Sultan adalah aset milik negara yang saat ini dikuasai oleh PT Indobuildco, yang telah mendapatkan hak istimewa selama 50 tahun untuk mengelolanya.

Pengosongan Hotel Sultan itu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah mengalihkan pengelolaan Hotel Sultan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyusul putusan pengadilan, bukan menutupnya.

Pantauan di berbagai platform pemesanan hotel online (OTA) serta portal properti menunjukkan Hotel Sultan masih menjalankan aktivitas komersial.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan PT Indobuildco terkait pengelolaan Hotel Sultan, menegaskan negara sebagai pemilik sah dan mewajibkan Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Gugatan terbaru tersebut terdaftar dengan nomor perkara 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

Apa yang diinginkan Ketua Umum Partai Demokrat ini karena ingin menertibkan aset-aset negara.

Manajemen GBK melayangkan somasi kepada para karyawan PT Indobuildco yang ngotot masih bekerja di Hotel Sultan, Jakarta.

Pemerintah menolak usulan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan yang dilayangkan kubu Pontjo Sutowo.

Pembekuan izin tersebut dilakukan lantaran Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.

PPK GBK telah melakukan langkah persuasif meminta PT Indobuildco untuk mengosongkan Hotel Sultan yang telah habis masa hak guna bangunan (HGB).

PPKGBK ingin mengabarkan kepada publik bahwa tidak boleh ada seorang pun keluar/masuk tanpa seizin dari pemilik lahan.

Proses pengosongan dan pemindahan barang-barang dari Blok 15 eks Hotel Sultan masih berlangsung hingga Rabu 24 Juni 2026.

Proses penataan aset di kawasan eks Hotel Sultan memasuki tahap pemindahan barang.

Sebanyak 102 pekerja eks Hotel Sultan melaporkan diri pada hari pertama pembukaan kembali Posko Pelayanan Blok 15 GBK.

Pendataan berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 19.00 WIB di gedung Parkir A, seberang Istora GBK.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudianto saat menanggapi langkah pemerintah melakukan penertiban terhadap lahan dan bangunan eks Hotel Sultan.

DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ihwal nasib karyawan Hotel Sultan pasca eksekusi.

Proses pemindahan barang ke gudang ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Eksekusi Hotel Sultan selesai dilakukan. Negara kembali menguasai lahan dan bangunan, sementara barang milik PT Indobuildco dipindahkan ke gudang.

Juri juga meminta mereka agar segera melapor kepada pihak PPKGBK untuk proses pendataan.

PN Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 yang diajukan oleh Mensesneg dan PPKGBK melalui kuasa hukumnya.

Turunnya tim pengadilan ke lapangan adalah bukti nyata ketaatan negara pada prosedur hukum sekaligus langkah final menuju eksekusi pengosongan fisik.

Pelaksanaan constatering ini tindak lanjut dari Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Jkt.Pst jo Nomor 208/Pdt.G/202/2023/PN Jkt.Ps