Eksekusi Hotel Sultan Rampung, Negara Kuasai Kembali Lahan dan Bangunan

Lahan Hotel Sultan adalah aset milik negara yang saat ini dikuasai oleh PT Indobuildco, yang telah mendapatkan hak istimewa selama 50 tahun untuk mengelolanya.

Pengosongan Hotel Sultan itu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Turunnya tim pengadilan ke lapangan adalah bukti nyata ketaatan negara pada prosedur hukum sekaligus langkah final menuju eksekusi pengosongan fisik.

Pelaksanaan constatering ini tindak lanjut dari Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Jkt.Pst jo Nomor 208/Pdt.G/202/2023/PN Jkt.Ps

Dia menegaskan bahwa negara tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap manuver-manuver yang bertujuan mengulur waktu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah mengalihkan pengelolaan Hotel Sultan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyusul putusan pengadilan, bukan menutupnya.

Pantauan di berbagai platform pemesanan hotel online (OTA) serta portal properti menunjukkan Hotel Sultan masih menjalankan aktivitas komersial.

Pemerintah menegaskan pengambilalihan aset negara yaitu eks HGB 26 dan 27 Gelora, dapat segera dilaksanakan sesuai dengan keputusan dari PN Jakarta Pusat.

Akhir masa HGB pada tahun 2023 menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengelola aset negara tersebut demi kepentingan masyarakat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan PT Indobuildco terkait pengelolaan Hotel Sultan, menegaskan negara sebagai pemilik sah dan mewajibkan Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Gugatan terbaru tersebut terdaftar dengan nomor perkara 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

Apa yang diinginkan Ketua Umum Partai Demokrat ini karena ingin menertibkan aset-aset negara.

Pemerintah menyebut memiliki bukti pembebasan lahan Hotel Sultan sejak 1958 dan menegaskan PT Indobuildco hanya memperoleh izin penggunaan tanah.

Budi menjelaskan, pengerahan ribuan personel ini merupakan bentuk antisipasi agar tidak terjadi gesekan.

Juri juga meminta mereka agar segera melapor kepada pihak PPKGBK untuk proses pendataan.

Massa terlihat panik dan berhamburan ke berbagai arah, bahkan ada yang berlari masuk ke dalam hotel untuk mencari perlindungan.

Mantan Pangkostrad Kivlan Zen bergabung dengan kelompok yang menolak pelaksanaan eksekusi terhadap Hotel Sultan.

Eksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno diwarnai bentrokan antara massa penolak dan aparat kepolisian.

PN Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 yang diajukan oleh Mensesneg dan PPKGBK melalui kuasa hukumnya.

Ia menambahkan bahwa nantinya hotel legendaris ini masih bisa beraktivitas seperti biasanya di bawah manajemen negara yang sah.

Pemerintah memastikan bahwa proses pengalihan aset negara ini akan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan lapangan kerja.

Putusan ini bersifat uitvoerbaar bij voorraad (serta merta), yang artinya dapat dieksekusi tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

AHY Lapor Jokowi Sampaikan Komitmennya Selesaikan Kasus Hotel Sultan.

Sengketa lahan Hotel Sultan antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo belum menemukan titik terang.