Hotel Sultan Dieksekusi, Nasib Karyawan akan Dibahas DPR dengan Kemensetneg

Eksekusi Hotel Sultan selesai dilakukan. Negara kembali menguasai lahan dan bangunan, sementara barang milik PT Indobuildco dipindahkan ke gudang.

Juri juga meminta mereka agar segera melapor kepada pihak PPKGBK untuk proses pendataan.

Lahan Hotel Sultan adalah aset milik negara yang saat ini dikuasai oleh PT Indobuildco, yang telah mendapatkan hak istimewa selama 50 tahun untuk mengelolanya.

Pengosongan Hotel Sultan itu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia menegaskan bahwa negara tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap manuver-manuver yang bertujuan mengulur waktu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah mengalihkan pengelolaan Hotel Sultan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyusul putusan pengadilan, bukan menutupnya.

Pemerintah menegaskan pengambilalihan aset negara yaitu eks HGB 26 dan 27 Gelora, dapat segera dilaksanakan sesuai dengan keputusan dari PN Jakarta Pusat.

Pemerintah memastikan bahwa proses pengalihan aset negara ini akan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan lapangan kerja.

Apa yang diinginkan Ketua Umum Partai Demokrat ini karena ingin menertibkan aset-aset negara.

Manajemen GBK melayangkan somasi kepada para karyawan PT Indobuildco yang ngotot masih bekerja di Hotel Sultan, Jakarta.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Kusumo mengatakan soal nasib karyawan tersebut merupakan hal teknis.

Pengelola Hotel Sultan kaget menerima informasi untuk segera mengosongkan area hotel oleh pengelola GBK.

Proses pemindahan barang ke gudang ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Personel gabungan TNI dan Polri terlihat secara bergantian mengawal tim juru sita dan verifikator memeriksa setiap sudut hotel.

Pemerintah menyebut memiliki bukti pembebasan lahan Hotel Sultan sejak 1958 dan menegaskan PT Indobuildco hanya memperoleh izin penggunaan tanah.

Budi menjelaskan, pengerahan ribuan personel ini merupakan bentuk antisipasi agar tidak terjadi gesekan.

Massa terlihat panik dan berhamburan ke berbagai arah, bahkan ada yang berlari masuk ke dalam hotel untuk mencari perlindungan.

Mantan Pangkostrad Kivlan Zen bergabung dengan kelompok yang menolak pelaksanaan eksekusi terhadap Hotel Sultan.

Turunnya tim pengadilan ke lapangan adalah bukti nyata ketaatan negara pada prosedur hukum sekaligus langkah final menuju eksekusi pengosongan fisik.

Ia menambahkan bahwa nantinya hotel legendaris ini masih bisa beraktivitas seperti biasanya di bawah manajemen negara yang sah.

Pantauan di berbagai platform pemesanan hotel online (OTA) serta portal properti menunjukkan Hotel Sultan masih menjalankan aktivitas komersial.

Akhir masa HGB pada tahun 2023 menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengelola aset negara tersebut demi kepentingan masyarakat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan PT Indobuildco terkait pengelolaan Hotel Sultan, menegaskan negara sebagai pemilik sah dan mewajibkan Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.