Ada Sengketa, Manajemen GBK Ingatkan Tamu Hotel Sultan Agar Berhati-hati

Pemerintah menyebut memiliki bukti pembebasan lahan Hotel Sultan sejak 1958 dan menegaskan PT Indobuildco hanya memperoleh izin penggunaan tanah.

Lahan Hotel Sultan adalah aset milik negara yang saat ini dikuasai oleh PT Indobuildco, yang telah mendapatkan hak istimewa selama 50 tahun untuk mengelolanya.

Dia menegaskan bahwa negara tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap manuver-manuver yang bertujuan mengulur waktu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah mengalihkan pengelolaan Hotel Sultan kepada Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyusul putusan pengadilan, bukan menutupnya.

Pantauan di berbagai platform pemesanan hotel online (OTA) serta portal properti menunjukkan Hotel Sultan masih menjalankan aktivitas komersial.

Pemerintah menegaskan pengambilalihan aset negara yaitu eks HGB 26 dan 27 Gelora, dapat segera dilaksanakan sesuai dengan keputusan dari PN Jakarta Pusat.

Akhir masa HGB pada tahun 2023 menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengelola aset negara tersebut demi kepentingan masyarakat.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan PT Indobuildco terkait pengelolaan Hotel Sultan, menegaskan negara sebagai pemilik sah dan mewajibkan Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Gugatan terbaru tersebut terdaftar dengan nomor perkara 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

Apa yang diinginkan Ketua Umum Partai Demokrat ini karena ingin menertibkan aset-aset negara.

Manajemen GBK melayangkan somasi kepada para karyawan PT Indobuildco yang ngotot masih bekerja di Hotel Sultan, Jakarta.

Pemerintah menolak usulan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan yang dilayangkan kubu Pontjo Sutowo.

Proses pengosongan dan pemindahan barang-barang dari Blok 15 eks Hotel Sultan masih berlangsung hingga Rabu 24 Juni 2026.

Proses penataan aset di kawasan eks Hotel Sultan memasuki tahap pemindahan barang.

Sebanyak 102 pekerja eks Hotel Sultan melaporkan diri pada hari pertama pembukaan kembali Posko Pelayanan Blok 15 GBK.

Pendataan berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 19.00 WIB di gedung Parkir A, seberang Istora GBK.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudianto saat menanggapi langkah pemerintah melakukan penertiban terhadap lahan dan bangunan eks Hotel Sultan.

DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ihwal nasib karyawan Hotel Sultan pasca eksekusi.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri dan BPN setempat demi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, memastikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan bahwa pembangunan Yonif TP 923/Mentaya dilakukan di lahan milik TNI yang sah, membantah dugaan penyerobotan lahan dan memastikan legalitasnya.

Program pos bantuan hukum (posbankum) dari Kemenkum kini telah menjangkau seluruh desa di Aceh, memastikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan bentrok Adonara di Flores Timur murni konflik sengketa tanah ulayat, membantah keterkaitan dengan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang belum dimulai.

Senator Aceh Sudirman Haji Uma mengadukan konflik lahan HGU di Aceh Timur ke BAP DPD RI, menyoroti dugaan pencaplokan tanah ulayat warga oleh perusahaan perkebunan. Warga menuntut keadilan.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) serius agendakan penyelesaian konflik agraria PT ANA, melibatkan verifikasi lahan menyeluruh di empat desa setelah libur Lebaran 2026.