Kemenkum Pastikan Posbankum Jangkau Seluruh Desa di Aceh, Akses Keadilan Makin Merata

Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh telah berhasil memperluas jangkauan program pos bantuan hukum (posbankum) hingga ke seluruh desa di Provinsi Aceh. Inisiatif ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan hukum. Kehadiran posbankum di tingkat desa diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan hukum masyarakat secara lebih efektif.

Kepala Kanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menyatakan bahwa peresmian posbankum desa ini tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga telah menjangkau seluruh desa di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Meurah Budiman di Banda Aceh pada Kamis, 10 April 2026, menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan yang inklusif. Program ini menjadi jembatan penting untuk mengatasi hambatan geografis dan finansial.

Posbankum di desa berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan yang seringkali kesulitan mengakses layanan hukum formal. Dengan adanya afirmasi dari peradilan adat gampong atau desa, posbankum diharapkan mampu menjadi solusi awal bagi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Ini merupakan upaya nyata untuk mendekatkan layanan hukum kepada rakyat.

Memperluas Akses Keadilan Melalui Posbankum Desa

Keberadaan posbankum hingga ke tingkat desa di Aceh merupakan upaya nyata pemerintah untuk menghapus hambatan geografis dan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Meurah Budiman menegaskan bahwa ini adalah jembatan menuju keadilan yang inklusif, di mana setiap warga negara memiliki akses setara untuk konsultasi dan perlindungan hukum. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang terpinggirkan dari sistem hukum.

Layanan posbankum ini menjadi sangat krusial, terutama di daerah pedesaan yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum. Dengan adanya posbankum, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pemahaman tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini secara signifikan meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat desa.

Meurah Budiman juga mengungkapkan bahwa posbankum desa telah aktif menangani laporan masyarakat sejak Januari hingga Maret 2026. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempercayai dan memanfaatkan fasilitas bantuan hukum yang disediakan. Peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan ini adalah indikator keberhasilan program.

Sengketa Tanah Dominasi Laporan di Posbankum Aceh

Periode Januari hingga Maret 2026, jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh posbankum desa di Aceh adalah sengketa tanah, dengan total 36 kasus. Angka ini menunjukkan masih kuatnya persoalan kepemilikan dan administrasi lahan di tingkat masyarakat desa, sebagaimana diungkapkan oleh Meurah Budiman. Konflik agraria tetap menjadi isu utama yang memerlukan perhatian serius.

Selain sengketa tanah, perceraian muslim dan perjanjian masing-masing tercatat sebanyak 27 kasus. Kasus lain yang juga cukup signifikan meliputi penganiayaan (24 kasus), gangguan kamtibmas (19 kasus), serta warisan (18 kasus). Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai jenis-jenis permasalahan hukum yang sering muncul di masyarakat desa.

Pencurian juga tercatat sebanyak 12 kasus, sementara pencemaran nama baik, narkoba, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masing-masing berada di kisaran 10 hingga 11 kasus. Meurah Budiman menjelaskan bahwa posbankumdes hadir sebagai pintu pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan tanpa harus langsung berhadapan dengan proses hukum yang kompleks. Ini membantu mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi sistem peradilan.

Posbankum Paling Aktif Layani Masyarakat

Berdasarkan data pemberi layanan, Posbankum PB Teungoh di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, tercatat sebagai yang paling aktif dengan 16 laporan. Tingginya jumlah laporan di posbankum ini menunjukkan respons positif dari masyarakat setempat terhadap layanan yang diberikan. Keaktifan ini menjadi contoh bagi posbankum lainnya.

Posbankum Meurandeh di Langsa Lama, Kota Langsa, juga menunjukkan keaktifan dengan 15 laporan yang ditangani. Sementara itu, Posbankum Suak Ribee di Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, mencatat 14 laporan. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa layanan bantuan hukum mulai dimanfaatkan secara luas di berbagai wilayah Aceh.

Meurah Budiman melihat adanya tren positif, di mana masyarakat mulai sadar akan pentingnya penyelesaian hukum yang tepat. Hal ini juga menandakan meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan bantuan hukum di desa. Kesadaran dan kepercayaan ini adalah kunci keberhasilan program posbankum dalam jangka panjang.

• Sengketa tanah: 36 kasus
• Perceraian muslim: 27 kasus
• Perjanjian: 27 kasus
• Penganiayaan: 24 kasus
• Gangguan kamtibmas: 19 kasus
• Warisan: 18 kasus
• Pencurian: 12 kasus
• Pencemaran nama baik: 10-11 kasus
• Narkoba: 10-11 kasus
• Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): 10-11 kasus

Sumber: AntaraNews