Masyarakat rentan

Kantor Wilayah Kemenkum Maluku berkolaborasi dengan OBH Unpatti untuk **perkuat akses bantuan hukum** bagi masyarakat kurang mampu, memastikan layanan berkualitas dan merata di seluruh wilayah Maluku.

Gubernur Khofifah menegaskan Bantuan Sosial Jawa Timur adalah komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat perlindungan sosial dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat rentan.

Novita Hardini, Anggota Komisi VII DPR RI, menyerap Aspirasi Disabilitas dan Lansia Magetan, menegaskan komitmen negara hadir bagi kelompok rentan dan berjanji akan membawa setiap masukan ke tingkat pusat.

Program pos bantuan hukum (posbankum) dari Kemenkum kini telah menjangkau seluruh desa di Aceh, memastikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, program Sekolah Rakyat berhasil mengubah persepsi pendidikan bagi masyarakat rentan, menawarkan harapan baru melalui akses layanan pendidikan berkualitas.

K3S Badung Bantu Masyarakat Rentan di desa-desa Badung melalui kunjungan rumah dan penyaluran bantuan, termasuk dukungan finansial untuk anak penderita tumor ganas, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan alokasi Anggaran Pemberdayaan Disabilitas pada APBD 2027, demi kesetaraan hak dan kemandirian kaum disabilitas.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dalam memperkuat layanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal, demi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) segera meluncurkan program penghapusan tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk melindungi masyarakat rentan dan memastikan akses kesehatan yang merata.

Perum Bulog menargetkan penyaluran 720 ribu ton Bantuan Pangan Bulog 2026 untuk 18 juta KPM, menegaskan komitmen menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung masyarakat rentan.

Kemenkum Sulawesi Utara menyoroti peran paralegal sebagai garda terdepan dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Diskusi strategis digelar untuk menyempurnakan kebijakan bantuan hukum.