Hukum Adat

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius memperkuat identitas bangsa dengan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat, menjadikannya Masyarakat Hukum Adat (MHA). Langkah ini sekaligus wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Program pos bantuan hukum (posbankum) dari Kemenkum kini telah menjangkau seluruh desa di Aceh, memastikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari berkomitmen mendukung penguatan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam pengembangan hukum adat dan perlindungan Orang Asli Papua (OAP) melalui kajian akademik dan riset, demi pembangunan inklusif.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan Pengesahan RUU MHA menjadi undang-undang, menyoroti urgensi perlindungan hak-hak masyarakat adat yang terancam kriminalisasi dan perampasan lahan.

Kajati Jambi Sugeng Haryadi meminta Suku Anak Dalam (SAD) menyerahkan Temenggung Bujang Rimbo untuk melanjutkan persidangan kasus kesusilaan, setelah terdakwa kabur dari PN Tebo.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Bareskrim Polri menerapkan keadilan restoratif dalam kasus Pandji Pragiwaksono, menyusul sanksi adat Toraja yang telah dijalani komika tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Perda Pengakuan Hukum Adat guna melindungi hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria.

Komika Pandji Pragiwaksono telah menuntaskan sanksi adat di Toraja, menyelesaikan polemik candaan Rambu Solo dan mendapatkan pemulihan dari masyarakat adat setempat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam penguatan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) ruang laut demi pengelolaan pesisir yang adil dan lestari, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Semua itu bermula dari tindakan pemerkosaan terhadap seorang wanita penyandang disabilitas serta serangkaian tindakan kriminal bikin warga was-was.