Hukum Adat

Polda Papua secara aktif mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua.

Putra Mahkota Kerajaan Gowa Andi Muhammad Imam mendesak pencabutan Perda LAD, menjadwalkan aksi besar pada 5-6 Agustus 2026. Ini adalah Tuntutan Pencabutan Perda LAD Gowa yang telah lama berpolemik.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tengah merancang Raperdasi dan Raperdasus tentang larangan perang suku untuk mewujudkan kedamaian abadi di delapan kabupaten.

Rektor Unja Prof Helmi menegaskan bahwa Hukum Adat dalam KUHP dan KUHAP baru semakin memperjelas sistem hukum adat, khususnya konsep keadilan restoratif yang berakar pada kearifan lokal.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan sinergi adat pemerintah krusial bagi pembangunan hukum daerah, menciptakan kepastian hukum berkeadilan dan menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman Kalimantan Tengah.

Kanwil Kemenkumham Maluku terus mengoptimalkan peran pos bantuan hukum (posbankum) guna memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa, memastikan keadilan dapat dijangkau.

DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, pengakuan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Kemendagri RI mendorong percepatan Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas daerah.

Prof. Kurnia Warman dari Universitas Andalas menegaskan bahwa Hukum Agraria adalah mekanisme efektif bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka, mengakomodasi hukum adat sebagai hukum positif tak tertulis.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius memperkuat identitas bangsa dengan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat, menjadikannya Masyarakat Hukum Adat (MHA). Langkah ini sekaligus wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Program pos bantuan hukum (posbankum) dari Kemenkum kini telah menjangkau seluruh desa di Aceh, memastikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari berkomitmen mendukung penguatan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam pengembangan hukum adat dan perlindungan Orang Asli Papua (OAP) melalui kajian akademik dan riset, demi pembangunan inklusif.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan Pengesahan RUU MHA menjadi undang-undang, menyoroti urgensi perlindungan hak-hak masyarakat adat yang terancam kriminalisasi dan perampasan lahan.

Kajati Jambi Sugeng Haryadi meminta Suku Anak Dalam (SAD) menyerahkan Temenggung Bujang Rimbo untuk melanjutkan persidangan kasus kesusilaan, setelah terdakwa kabur dari PN Tebo.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Bareskrim Polri menerapkan keadilan restoratif dalam kasus Pandji Pragiwaksono, menyusul sanksi adat Toraja yang telah dijalani komika tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Perda Pengakuan Hukum Adat guna melindungi hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria.

Komika Pandji Pragiwaksono telah menuntaskan sanksi adat di Toraja, menyelesaikan polemik candaan Rambu Solo dan mendapatkan pemulihan dari masyarakat adat setempat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam penguatan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) ruang laut demi pengelolaan pesisir yang adil dan lestari, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Semua itu bermula dari tindakan pemerkosaan terhadap seorang wanita penyandang disabilitas serta serangkaian tindakan kriminal bikin warga was-was.

Kejati Banten meluncurkan Program Jaga Desa untuk memastikan transparansi dana desa dan melindungi hak ulayat masyarakat Badui, sekaligus memperkenalkan aplikasi digital. Simak selengkapnya!