pelayanan hukum

Kanwil Kementerian Hukum Lampung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat dan bermanfaat bagi masyarakat, termasuk UMKM, pada peringatan Hari Pengayoman ke-81.

Kejati Kaltara Konsultasi Hukum Gratis hadir untuk masyarakat. Program ini bertujuan memberikan solusi permasalahan hukum perdata dan pidana, baik online maupun tatap muka, demi akses keadilan.

Kanwil Kemenkum Kalteng optimalkan bantuan hukum warga miskin melalui adendum kontrak anggaran 2026. Ini memastikan akses keadilan merata dan transparan bagi masyarakat kurang mampu.

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung serius meningkatkan akurasi data fidusia melalui sinkronisasi dengan notaris di Kabupaten Bangka. Langkah ini krusial untuk memastikan kesesuaian data dan mengoptimalkan pelayanan publi

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Program pos bantuan hukum (posbankum) dari Kemenkum kini telah menjangkau seluruh desa di Aceh, memastikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melantik pejabat nonmanajerial guna memperkuat kinerja ASN, integritas, serta mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan hukum berkualitas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat piagam penghargaan IKPA Sempurna 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel dan.

Kanwil Kementerian Hukum NTT dan Pemkab TTS tingkatkan sinergi pelayanan hukum, mulai dari pembentukan regulasi hingga pendampingan. Simak upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Polresta Barelang serius tingkatkan kapasitas penyidik jelang berlakunya KUHP dan KUHAP baru pada 2 Januari 2025 demi memastikan pelayanan hukum yang profesional dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyerahkan hibah tanah untuk pembangunan Kantor Kejati Papua, langkah strategis memperkuat supremasi hukum dan pelayanan keadilan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bogor mencatat nilai 99,28 pada Indeks Reformasi Hukum 2025, meraih predikat Istimewa. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam peningkatan tata kelola regulasi dan pelayanan hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jateng berhasil merampungkan pembentukan 8.563 Posbankum di seluruh desa/kelurahan, menandai langkah awal penting dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Widodo menegaskan **Profesi Notaris** merupakan pilar penting pelayanan hukum di Indonesia, menjamin kepastian dan kepercayaan masyarakat. Simak peran krusial mereka dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah!

Kejaksaan Agung Pameran Kinerja 'On The Spot 2025' dan OM JAK Menjawab digelar untuk menghilangkan jarak dengan masyarakat. Apa saja program menarik yang ditawarkan?

Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo membentuk 729 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan, memperkuat akses keadilan gratis bagi masyarakat. Bagaimana layanan ini akan beroperasi secara penuh?

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kemenkum Maluku berhasil membentuk 435 Posbankum di 5 kabupaten/kota, memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana inisiatif Posbankum Maluku ini menjangkau hingga pelosok desa.