Pelayanan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih empat piagam penghargaan IKPA Sempurna 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel dan.

Kanwil Kementerian Hukum NTT dan Pemkab TTS tingkatkan sinergi pelayanan hukum, mulai dari pembentukan regulasi hingga pendampingan. Simak upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Polresta Barelang serius tingkatkan kapasitas penyidik jelang berlakunya KUHP dan KUHAP baru pada 2 Januari 2025 demi memastikan pelayanan hukum yang profesional dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyerahkan hibah tanah untuk pembangunan Kantor Kejati Papua, langkah strategis memperkuat supremasi hukum dan pelayanan keadilan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bogor mencatat nilai 99,28 pada Indeks Reformasi Hukum 2025, meraih predikat Istimewa. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam peningkatan tata kelola regulasi dan pelayanan hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jateng berhasil merampungkan pembentukan 8.563 Posbankum di seluruh desa/kelurahan, menandai langkah awal penting dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Widodo menegaskan **Profesi Notaris** merupakan pilar penting pelayanan hukum di Indonesia, menjamin kepastian dan kepercayaan masyarakat. Simak peran krusial mereka dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah!

Kejaksaan Agung Pameran Kinerja 'On The Spot 2025' dan OM JAK Menjawab digelar untuk menghilangkan jarak dengan masyarakat. Apa saja program menarik yang ditawarkan?

Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo membentuk 729 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan, memperkuat akses keadilan gratis bagi masyarakat. Bagaimana layanan ini akan beroperasi secara penuh?

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.