LIVE

Rikwanto ke KPK: Jual Beli Jabatan Jadi Akar Masalah Korupsi

"Upaya-upaya KPK sudah banyak dilakukan, khususnya dalam peran serta masyarakat. Namun faktanya, korupsi masih terus terjadi," kata Rikwanto.

rikwanto
Rikwanto ke KPK: Jual Beli Jabatan Jadi Akar Masalah Korupsi
Rikwanto ke KPK: Jual Beli Jabatan Jadi Akar Masalah Korupsi (merdeka.com)

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rikwanto, menilai praktik jual beli jabatan menjadi salah satu akar utama terjadinya korupsi di Indonesia. Menurutnya, persoalan korupsi tidak hanya dipicu oleh kebutuhan atau keserakahan, tetapi juga oleh persepsi keliru bahwa jabatan merupakan hak atau privilese yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut disampaikan Rikwanto saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengapresiasi berbagai program pencegahan yang telah dilakukan KPK, termasuk pelibatan masyarakat melalui desa antikorupsi, dunia usaha antikorupsi, hingga pendidikan keluarga antikorupsi.

"Upaya-upaya KPK sudah banyak dilakukan, khususnya dalam peran serta masyarakat. Namun faktanya, korupsi masih terus terjadi," kata Rikwanto.

Ia menilai, dalam praktiknya masih terdapat pandangan di kalangan pejabat bahwa korupsi dianggap sebagai bagian dari kewenangan jabatan. Persepsi tersebut, menurutnya, mendorong munculnya berbagai penyimpangan, termasuk jual beli jabatan.

"Ada nuansa bahwa jabatan itu dianggap sebagai privilege. Seolah-olah korupsi adalah hak, wilayahnya sendiri, sehingga di dalam organisasi dengan mudah terjadi praktik-praktik yang mendatangkan uang tidak halal, seperti jual beli jabatan," ujarnya.

Rikwanto menjelaskan, KPK selama ini kerap menyampaikan dua penyebab utama korupsi, yakni kebutuhan (need) dan keserakahan (greed). Namun, ia menilai faktor tersebut perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait budaya, iklim birokrasi, serta tingginya biaya politik dalam meraih jabatan.

"Apakah ini sudah menjadi budaya, apakah sudah larut dalam iklim yang sama sehingga tidak ada lagi rasa malu, atau karena cost politik yang tinggi dan peluangnya terbuka lebar," katanya.

Soroti Lemahnya Efek Jera Penindakan Hukum

Ia juga menyoroti masih lemahnya efek jera dari penindakan hukum. Menurutnya, dalam sejumlah kasus, penangkapan pelaku korupsi justru tidak menimbulkan rasa takut, melainkan dianggap sebagai nasib buruk semata.

"Ada anggapan, kalau tertangkap itu karena sial. Bukan karena salah. Artinya, bukan berhenti korupsi, tapi mencari cara agar tidak tertangkap," ucap Rikwanto.

Pemahaman Akar Masalah Korupsi

Oleh karena itu, ia meminta KPK menyampaikan kajian komprehensif terkait akar masalah korupsi kepada DPR dan masyarakat. Menurutnya, tanpa menyentuh sumber persoalan, penindakan semata tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kalau hanya penindakan, tidak akan habis-habis. Yang dibutuhkan adalah pemahaman bersama tentang akar masalah korupsi itu sendiri," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Saat Rambu Evakuasi Tsunami Jadi Sasaran Maling di Lampung

{{caption}}
Update Ibu di Koja Dilempar Molotov, 2 Pelaku Ditangkap

{{caption}}
Balita Tewas di Lubang Proyek Tebet, Polisi Usut Unsur Kelalaian

{{caption}}
Roy Suryo Minta Hakim Nyatakan Penangkapannya Tak Sah

{{caption}}
Pramono Anung Beberkan Kunci Bereskan 2 Proyek Mangkrak Puluhan Tahun

{{caption}}
Polisi Periksa Selebgram Awkarin Hari Ini

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Ungkap 25 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Soroti Kerentanan Sektor Ini

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

Korupsi Pengadaan Barang Jasa
{{caption}}
Kultur Politik Pemicu Korupsi Kepala Daerah, Pengamat Soroti Sistem Kaderisasi dan Biaya Pilkada

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

Kultur Politik Pemicu Korupsi Kepala Daerah
{{caption}}
Pemprov Jateng Sebut Jual Beli Jabatan dan Cashback Proyek Pembangunan Rawan Dikorupsi

Setiap pejabat harusnya menjaga integritas masing-masing. Termasuk membangun tanggung jawab pada setiap individu.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Isu Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI: Momentum Krusial Pembenahan Birokrasi Jakarta

Dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali mencuat, menjadi momentum penting untuk pembenahan birokrasi dan integritas sistem meritokrasi yang transparan.

Jual Beli Jabatan
{{caption}}
KPK Ungkap Dampak Domino Kasus Jual Beli Jabatan, Picu Korupsi Lain di Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti bahaya kasus jual beli jabatan yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi lainnya, seperti terjadi di Ponorogo.

KPK
{{caption}}
Trivia: Korupsi Merusak Kepercayaan Publik, Wali Kota Denpasar Ungkap Dampak dan Komitmen Anti Korupsi

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan Korupsi Merusak Kepercayaan Publik dan tata kelola pemerintahan. Simak komitmen Pemkot Denpasar dalam memerangi korupsi dan gratifikasi.

Korupsi Denpasar
{{caption}}
VIDEO: Uskup Agung Jakarta Bereaksi Tegas Disinggung Soal Korupsi "Alat Membunuh & Jegal Orang"

Kardinal Suharyo menilai kasus korupsi belakangan dijadikan alat untuk menjegal orang demi kepentingan tertentu

Berita Update
{{caption}}
Hasto Jadi Tersangka Korupsi, Uskup Agung Jakarta Soroti Budaya Feodal hingga Alat Menjegal

Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) menyoroti maraknya kasus korupsi di Indonesia. Fenomena ini membuat gereja terpanggil untuk memperkuat gerakan antikorupsi.

Hasto Kristiyanto Tersangka
{{caption}}
KPK: Konflik Kepentingan Itu Embrio Tindak Pidana Korupsi

Jika dibiarkan, hal ini bisa menurunkan kualitas pelayanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat.

KPK
{{caption}}
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

KPK
{{caption}}
Kabareskrim Akui Masih Ada Polisi yang Punya Sifat Koruptif

Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.

Polisi Kriminal
{{caption}}
Rikwanto Beberkan Efek Penggunaan Whip Pink Hampir sama dengan Lem Aibon

Awalnya, Rikwanto lebih dulu mempertanyakan soal kesamaan efek dari Whip Pink dengan lem aibon.

berita update
{{caption}}
Rikwanto Geram Lihat Kasus Suami Bela Istri Dijambret Jadi Tersangka: Ini Penjambretan, Tersangka Meninggal Kasus Tutup!

Rikwanto yang merupakan purnawirawan jenderal polisi ini menilai perkara tersebut selayaknya disetop usai dua penjambret meninggal dunia.

aksi jambret
{{caption}}
VIDEO: Jenderal Rikwanto Menohok Sindir Artis Narkoba "Sadar Rehabilitasi, Keluar Kumat Lagi!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah kelompok masyarakat membahas terkait reformasi kebijakan narkotika di Jakarta, Senin, 2 Desember 2025.

berita update
{{caption}}
VIDEO: Jenderal Rikwanto DPR Soal Reformasi Polri "Bisakan Polisi Jadi Baik dari Hatinya?"

Rikwanto dari fraksi Golkar menyoroti fungsi penegakan hukum dan reskrim yang ada di tubuh polri

berita video
{{caption}}
VIDEO: Jenderal Tegas Jangan Berprasangka Buruk ke Polisi "Seolah-olah Sewenang-wenang"

Dalam rapat, Rikwanto, anggota Komisi III DPR berpesan agar masyarakat tidak berprasangka buruk kepada aparat penegak hukum.

berita update
{{caption}}
VIDEO: Jenderal Rikwanto DPR Soal Anggaran KPK, PPATK & BNN "Minta Uang Terus, Memang Kerjanya Apa?"

Anggota Komisi III DPR melakukan rapat dengan KPK, PPATK dan BNN membahas soal anggaran 2026 pada Kamis (10/7)

anggaran
{{caption}}
Penjalasan KPK Terkait Tuntutan Jaksa Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi Bea Cukai

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

berita update
{{caption}}
KPK Lelang Barang Rampasan Kasus Taspen dan Kemnaker, Ini Waktunya

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

kasus korupsi kemnaker
{{caption}}
KPK Jelaskan Alasan Penahanan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Dibantarkan di Rumah Sakit

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

berita update
{{caption}}
KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali, Amankan Sejumlah Barang Bukti

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

berita update
{{caption}}
Kondisi Rumah Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang yang Disita KPK, Jadi Kos-kosan dan Ditempati Anaknya

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

berita update
{{caption}}
KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

antikorupsi