Pemprov Jateng Sebut Jual Beli Jabatan dan Cashback Proyek Pembangunan Rawan Dikorupsi

Dua objek kegiatan kepala daerah memiliki kerawanan disalahgunakan menjadi tindak pidana korupsi. Kedua objek yang dimaksud yakni proses jual beli jabatan dan pemberian cashback pada setiap proyek pembangunan. 

Sekda Jateng, Sumarno mengatakan pasca KPK melakukan OTT di Jateng dengan menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Pemprov Jateng sebelumnya sudah mengingatkan soal proyek berkaitan dengan fee menyangkut integritas. 

"Kalau mitigasi kami di Pemprov itu mungkin sama dengan lainnya. Yang paling rawan itu satu, jual beli jabatan, itu sangat rawan kejadian. Dan mungkin beberapa tempat juga terjadi. Kemudian kalau di proyek proyek itu ada cashback, ada fee itu yang selalu kita ingatkan kepada teman-teman," kata Sumarno di Kantor Sekda Pemprov Jateng Lantai 2 Gedung B Gubernuran Semarang, Jumat (13/3). 

Khusus pada pemberian fee proyek memang tidak bisa dilihat kasat mata. Namun, ia bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi selalu mengingatkan para bupati dan walikota untuk menjalankan amanah yang diberikan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Setiap pejabat harusnya menjaga integritas masing-masing. Termasuk membangun tanggung jawab pada setiap individu. 

"Maka Pak Gubernur selalu mengimbau dan meminta bahwa kita bersama punya amanah, maka ayo kita bangun integritas kita. Kita punya tanggung jawab. Jika istilahnya bahasanya mau berapa Kali kita sampaikan kalau itu tidak tumbuh dari Kita semua ya kejadian akan terjadi lagi," jelasnya. 

Terkait persoalan integritas pada diri pejabat sebetulnya bisa dibangun dari sebuah pakta integritas. Selain itu juga bisa diperbaiki melalui sebuah sistem. "Sebetulnya kalau masalah integritas tidak sekadar dokumen. Pakta integritas selalu dibuat tetapi juga kembali ke substansi ya harus dibangun dari sistem," ujarnya. 

Dia selalu mengingatkan ke seluruh ASN bahwa semua dapat gaji dan tunjangan. Maka dengan gaji dan segala tunjangan harus di iringi dengan pelayanan masyarakat yang bagus. 

"Jadi Pemprov Jateng kita coba bangun budaya integatas ini jauh lebih penting. Sifat kita dihadapan tuhan itu jelek semua. Yang bernilai di hadapan Allah ya kita bisa mengendalikan diri. Maka inilah yang harus dibangun di seluruh wilayah Jawa Tengah," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Fasilitas pemeriksaan saksi-saksi disediakan di lingkungan Polresta Cilacap, Jawa Tengah.

Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Parningotan Silalahi mengatakan, pemeriksaan yang diadakan di Mapolresta Banyumas dilakukan sejak Jumat (13/3) sore. 

"Pejabat diperiksa sore tadi jam 15.00 wib di Polresta Cilacap. Ada yang datang sendiri, ada yang beserta dua orang," kata Petrus Parningotan Silalahi, Jumat (13/3). 

Dia menyebut, perwakilan penyidik KPK meminjam tempat ruangan Mapolresta Banyumas. Terkait jumlah yang diperiksa, ia tidak mengetahui lebih detail berapa banyak pejabat Pemkab Cilacap yang turut diperiksa penyidik KPK. Sebab, pihaknya juga sedang sibuk mengawal persiapan arus mudik dengan membuka posko di beberapa titik Kabupaten Banyumas. 

"Kami kurang tahu ada berapa pejabat yang diperiksa. Tapi mereka beberapa datang bergiliran. Mungkin dari lima ruangan milik kita, satu ruangan dipakai pemeriksaan giliran gitu. Kami sendiri belum memantau lagi," pungkasnya.