Supratman Andi Agtas

Dari total sertifikat dan surat pencatatan tersebut, sejumlah kekayaan budaya khas Bali mendapatkan pengakuan resmi.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2026, mendorong inovasi dan transformasi digital untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan apresiasi tinggi kepada Posbankum Sukoreno, Kulon Progo, yang efektif membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum secara damai dan legal.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan program Transformasi Digital Kemenkum akan rampung sepenuhnya pada April 2026, menjanjikan layanan publik yang lebih mudah dan pasti bagi masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi dengan pemimpin redaksi media nasional, membahas isu krusial seperti KUHP, KUHAP, hingga agenda transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi melantik pengurus Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) masa bakti 2025-2030, menekankan peran penting advokat dalam menegakkan keadilan hingga tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan perbedaan kritik dan hinaan KUHP sudah gamblang, meski yurisprudensi akan memperjelas penerapannya.

Proses ini dimulai sejak tahun 1963, sehingga jika dihitung sampai masa berlaku KUHP pada Januari 2026 ini, memakan waktu selama 63 tahun.

Pengamat hukum Boni Hargens menyoroti perlunya pemahaman mendalam prinsip konstitusional dalam Tafsir Perpol 10/2025 untuk menghindari perdebatan yang menyesatkan dan tidak produktif.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Sherly juga memberikan pesan mendalam terkait penanganan hukum dan keadilan

Selain itu, Supratman menyebut status hukum BP BUMN dan Danantara juga berbeda.

Inisiasi ini lahir dari kebutuhan mendesak negara berkembang untuk mendapatkan keadilan dalam ekosistem musik digital global.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tegaskan **penyederhanaan regulasi** pupuk pangkas 143 aturan, kunci perkuat ketahanan pangan nasional. Apa dampaknya bagi petani dan negara? Temukan jawabannya di sini.

Kementerian Hukum RI tegaskan dukungan penuh terhadap PSSI dalam upaya mewujudkan mimpi Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026

Wamenaker Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo usai ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK.

Kementerian Hukum RI berkomitmen penuh pada layanan digital Kemenkum untuk efisiensi publik. Simak bagaimana 153 layanan Ditjen AHU telah bertransformasi, menjanjikan era baru pelayanan hukum yang serba digital!

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkenalkan gagasan Protokol Jakarta di forum ASEAN. Inisiatif ini bertujuan memastikan keadilan royalti dari platform global untuk kekayaan intelektual, sebuah langkah penting bagi para pencipta.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa reformasi hukum adalah keharusan, bukan pilihan, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Simak urgensinya!