Puan: Pembahasan RUU KUHAP Tak Terburu-buru dan Libatkan Publik

DPR resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), menjadi Undang-undang.

Rapat paripurna pengesahan RKUHAP digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/11/2025).

Puan Maharani menegaskan proses penyusunan RKUHAP telah memenuhi unsur partisipasi bermakna.

Guru Besar Hukum Konstitusi Prof. Dr. Andi Asrun mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU KUHAP, yang krusial sebagai peraturan pelaksana KUHP Nasional.

Puan mengatakan bahwa DPR tidak akan terburu-buru membahas keempat RUU tersebut. DPR disebut ingin pembahasan melibatkan partisipasi publik.

Pada akhirnya draft RUU KUHAP tersebut tidak bisa untuk dibahas kembali karena DPR telah berganti periode

Puan juga memastikan bahwa Surpres RUU Polri yang beredar di publik bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto.

Puan menjelaskan, pimpinan baru akan menetapkan penugasan pembahasan revisi KUHAP pada pembukaan masa sidang mendatang.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

Polda Bali berhasil meringkus dua pelaku vandalisme bendera Merah Putih di Jembrana. Aksi pencoretan bendera ini dipicu kekhawatiran RUU KUHAP.

Politisi Gerindra ini menilai kritik tersebut muncul karena para pengeritik tidak menyaksikan perdebatan sengit dan detail

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP. Keterlambatan pengesahan RUU KUHAP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Benarkah klaim Purbaya membongkar mega korupsi Rp576 triliun? Simak penelusurannya:

Meski tak ada korban jiwa, Puan menyebut gempa besar di Sulut ini harus menjadi menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Puan berharap, Iduladha menambah jumlah hati yang luluh dan kelembutan, khususnya kepada kaum papa.

Keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus membawa perubahan yang berdampak dan nyata.

Sebelum rapat dimulai, Puan bersama jajaran pimpinan DPR menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR RI.