VIDEO: Habiburokhman DPR Semprot Balik Pengritik KUHAP "Koalisi Pemalas!"

Menurut Habiburokhman, lewat rapat dengar pendapat umum, berbagai aduan masyarakat ditampung dan disampaikan kepada mitra kerja.

Ketentuan yang benar adalah dalam Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru, penyadapan akan diatur secara khusus di UU.

Ketua Komisi III DPR mengatakan RUU KUHAP masih berpeluang batal disahkan.

Komisi III DPR RI meminta kepada sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil masuk ke DPR ikut langsung rapat RUU KUHAP

Habiburokhman memastikan penyadapan akan dibahas dalam undang-undang khusus.

Habiburokhman emosi, ketika mendengar adanya oknum dari masyarakat sipil merasa tidak diikutsertakan dalam pembahasan RUU KUHAP

Komisi III DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan 1.676 poin Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang KUHAP dalam dua hari.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berjanji rapat pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan dilakukan transparan.

Menurut Habiburokhman, biasanya keputusan itu diambil dengan dalih tidak memenuhi asas partisipasi bermakna atau meaningful participation.

Biasanya keputusan itu diambil dengan dalih tidak memenuhi asas partisipasi bermakna atau meaningful participation.

Menurut Habiburokhman, dengan DIM yang telah diterima, Komisi III siap menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas lebih lanjut revisi KUHAP.

Habiburokhman menanggapi keras terkait usulan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi yang mengusulkan menghapus adanya keterangan saksi ahli

Kejaksaan Agung sudah menetapkan tujuh orang tersangka di pusaran kasus korupsi MBG.

Keberadaan pilot dan penumpang pesawat masih belum dapat dipastikan hingga saat ini.

Sektor kelautan dan perikanan berperan besar dalam menjaga stabilitas tersebut karena sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat.

Menurut Qodari, seluruh satuan pendidikan wajib memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, modern, dan berbasis teknologi.

Salah satu perhatian utama adalah memastikan pengelolaan dana pensiun dilakukan akuntabel dan tidak mengulang berbagai kasus penyalahgunaan dana pensiun.

98 persen siswa mengaku lebih memahami materi yang diajarkan. Rinciannya, 55,4 persen murid merasa paham dan 42,6 persen lainnya merasa sangat paham.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menegaskan Pembaruan KUHAP dirancang untuk memperkuat hak warga negara, bukan membatasinya. Jangan salah persepsi!

Polda Bali berhasil meringkus dua pelaku vandalisme bendera Merah Putih di Jembrana. Aksi pencoretan bendera ini dipicu kekhawatiran RUU KUHAP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP. Keterlambatan pengesahan RUU KUHAP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi pembaruan signifikan bagi perlindungan hak warga negara dan sistem peradilan pidana.

Ketua Umum PEDPHI, Abdul Chair Ramadhan, menyatakan RUU KUHAP menjanjikan kepastian hukum dan keadilan, krusial untuk optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.