Kebut Bahas DIM Revisi UU KUHAP, DPR dan Pemerintah Jawab Tudingan Minim Partisipasi Publik

Komisi III DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan 1.676 poin Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang KUHAP dalam dua hari.

Komisi III DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan 1.676 poin Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kurun waktu dua hari, sejak Rabu (9/7) hingga Kamis (10/7). 1.676 DIM itu terdiri dari 1.091 DIM tetap, 295 DIM redaksional, 68 DIM diubah, 91 DIM dihapus, hingga 131 DIM substansi baru.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah tudingan yang menyebut pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) minim partisipasi publik. Politikus Gerindra itu menegaskan, pembahasan RUU KUHAP selalu berlangsung secara terbuka.

"Uji publik apa? Ini kita ini sangat terbuka, sudah disahkan. Dari sejak awal ya, termasuk orang yang ngomong kami ini partisipasi omong kosong, mereka sudah kami undang. Lebaran, masih suasana Lebaran kami undang kok,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (10/7).

Habiburokhman mempersilakan masyarakat luas menilai siapa pihak yang kerap berbicara omong kosong belaka.

“Pasal-pasal yang masuk ini adalah pasal dari masyarakat semua. Jadi silakan masyarakat yang menilai, kami yang omong kosong atau mereka yang omong kosong,” kata dia.

Terkait munculnya draf RUU KUHAP tandingan dari Koalisi Masyarakat Sipil, Habiburokhman menyebut yang bisa membuat UU hanya DPR.

“Ya silakan, masukkan ke sini ya. Kalau mau bikin draf undang-undang, jadi anggota DPR gitu loh,” ujar Habiburokhman.

Pemerintah Klaim Libatkan Publik

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, pemerintah juga telah melibatkan publik dalam penyusunan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP.

“Ketika kami menyusun DIM pemerintah untuk menanggapi DIM dari DPR, itu kami melakukan diskusi yang melibatkan publik luar biasa. Mulai dari Koalisi Masyarakat Sipil, para ahli, sampai perguruan tinggi seluruh Indonesia lewat zoom meeting pada 28 Mei. Waktu itu sampai livestreaming,” pungkas Eddy.