Revisi Uu Kuhap

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan 10 daftar usulan penguatan norma dalam revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana RKUHAP

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berjanji rapat pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan dilakukan transparan.

Menurut Habiburokhman, dengan DIM yang telah diterima, Komisi III siap menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas lebih lanjut revisi KUHAP.

Keputusan ini diambil lantaran masa sidang kali ini dinilai terlalu singkat untuk membahas revisi yang bersifat krusial.

Prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP saat ini dirasakan tidak sepenuhnya efektif.

Menurutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebaiknya tetap berfokus pada fungsi penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan.

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.