Revisi UU KUHAP

Ketua Komisi III DPR mengatakan RUU KUHAP masih berpeluang batal disahkan.

KPK mengkritik RUU KUHAP hanya mengatur pencekalan untuk tersangka.

Komisi III DPR RI meminta kepada sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil masuk ke DPR ikut langsung rapat RUU KUHAP

Usulan RUU KUHAP mengatur agar prajurit TNI disidang di peradilan pidana umum jika melakukan kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ketua Panja RUU KUHAP Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan 10 daftar usulan penguatan norma dalam revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana RKUHAP

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berjanji rapat pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan dilakukan transparan.

Menurut Habiburokhman, dengan DIM yang telah diterima, Komisi III siap menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas lebih lanjut revisi KUHAP.

Keputusan ini diambil lantaran masa sidang kali ini dinilai terlalu singkat untuk membahas revisi yang bersifat krusial.

Prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP saat ini dirasakan tidak sepenuhnya efektif.

Juniver merasa cemas bahwa jika kejaksaan menyelidiki perkara pidana umum tersebut, akan mengganggu keseimbangan dan kesetaraan dalam penegakan hukum.

Menurutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebaiknya tetap berfokus pada fungsi penuntutan dan eksekusi atas putusan pengadilan.

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.