Kejari Terbitkan SP3, Status Tersangka Kasus Korupsi Wakil Wali Kota Bandung Erwin Gugur

Keputusan SP3 didasarkan pada hasil pengembangan yang dilakukan penyidik pasca penetapan tersangka.

Kejari Kota Bandung resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dengan terbitnya surat tersebut, status tersangka yang melekat pada keduanya dipastikan gugur.

"Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Tipikor. Demi kepastian hukum, kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan," kata Kepala Kejari Kota Bandung, Abun Hasbulloh Syambas, di Kejari Kota Bandung, Rabu (3/6).

Abun mengungkapkan, keputusan SP3 didasarkan pada hasil pengembangan yang dilakukan penyidik pasca penetapan tersangka. Penyidik menyimpulkan tidak ada bukti kuat mengenai aliran dana tindak pidana korupsi ke kantong Erwin maupun Rendiana.

"Selanjutnya tim penyidik mendalami terkait ada tidaknya aliran dana secara nyata yang diterima oleh para tersangka. Akan tetapi, fakta tersebut belum ditemukan oleh tim penyidik," tegasnya.

Bantah Ada Campur Tangan Pihak Luar

Lebih lanjut, Abun menepis isu adanya campur tangan pihak luar dalam penerbitan SP3 tersebut. Ia memastikan tidak ada unsur politik maupun intervensi dalam pengambilan keputusan ini.

"Yang terakhir, bahwa penghentian ini tidak ada unsur politik. Kami murni, tidak ada unsur yang menekan kami. Justru untuk kepastian hukum," ucap Abun.

Meski penyidikan dihentikan, Abun menegaskan bahwa SP3 bukanlah harga mati. Pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membuka kembali kasus ini apabila kelak ditemukan bukti baru.

"Manakala dari kawan-kawan media atau masyarakat ada yang menemukan bukti, kami akan mendalami lagi. SP3 atau penghentian ini bukan harga mati, nanti bisa dibuka kembali," tuturnya.

Konstruksi Perkara

Sebagai informasi, Erwin dan Rendiana sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 9 November 2025 dan baru diumumkan secara resmi ke publik pada 10 Desember 2025.

Keduanya diduga bersekongkol meminta agar sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa diarahkan kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan mereka.

Dalam perkara tersebut, Erwin dan Rendiana sempat dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Keduanya juga disangkakan dengan Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e pada Undang-Undang yang sama.