Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka, Dedi Mulyadi: Semua Harus Taat, Kedudukan Sama di Mata Hukum

Dia masih mendapatkan tunjangan secara penuh, mobil dinas, menempati rumah dinas, dan mendapat pengawalan.

Penahanan menunggu turunnya surat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini, jaksa masih memeriksa sejumlah pihak.

Tim Kuasa Hukum Wakil Wali Kota Bandung Erwin, menilai penetapan tersangka terhadap klien mereka itu cacat hukum.

Erwin sebelumnya ditetapkan Kejari Bandung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.

Pernyataan ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Erwin saat membacakan dokumen gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pada Selasa (6/1).

Terkait apakah yang bersangkutan akan dipecat, dia mengatakan menjadi kewenangannya dan harus menuggu keputusan inkrah dari pengadilan.

Farhan mengaku dirinya siap jika dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi kabar soal wakilnya yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Di area garasi, tampak dua mobil terparkir. Satu berwarna hitam dan satu unit mobil patroli.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Prioritas pihaknya, kata dia, ialah memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik bergulir tak terganggu.

Dokumen pencekalan ke luar negeri sudah ditanda-tangani Kepala Kejari Kota Bandung.

Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana membenarkan adanya penangkapan terhadap kedua pejabat tersebut.

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima polisi pada September 2025 dengan nomor LP/A/9/IX/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES GARUT/POLDA JAWA BARAT.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) produksi pertambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terkait dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Rita Widyasari.

Kasus korupsi yang melibatkan ratusan batang emas ini mengungkap serangkaian kebohongan dalam riwayat hidup mantan pejabat CIA tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dedi pun berjanji jika Persib keluar juara lagi, ia akan memberikan bonus Rp2 miliar.

Dedi mengatakan pelabelan negatif itu sama sekali tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp9 miliar untuk Revitalisasi Museum Pajajaran di Kota Bogor, bertujuan memperkuat fungsi edukasi sejarah dan pelestarian budaya Sunda, sekaligus menata infrastruktur pendukung di kawasan sekitarn

Dedi mengatakan bonus itu akan diserahkan langsung pada 3 Juni 2026 di gedung DPRD Jabar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memuji Persib Bandung sebagai contoh klub profesional yang sukses meraih tiga gelar liga berturut-turut tanpa campur tangan pemerintah. Keberhasilan Persib Juara Liga Profesional ini menjadi bukti pengelolaan modern dan in

KDM mengimbau kepada seluruh Bobotoh agar senantiasa menjaga ketertiban.