Kejari Pastikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin Segera Ditahan Setelah Restu Kemendagri Turun

Keputusan SP3 didasarkan pada hasil pengembangan yang dilakukan penyidik pasca penetapan tersangka.

Dia masih mendapatkan tunjangan secara penuh, mobil dinas, menempati rumah dinas, dan mendapat pengawalan.

Menurut Kejari Bandung pemeriksaan Farhan tinggal menunggu waktu.

Penahanan menunggu turunnya surat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini, jaksa masih memeriksa sejumlah pihak.

Erwin sebelumnya ditetapkan Kejari Bandung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.

Pernyataan ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Erwin saat membacakan dokumen gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pada Selasa (6/1).

Kasi Intel Kejari Bandung, Alex Akbar menjelaskan, pihaknya mempertimbangkan penangguhan penahanan sehubung dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kekuasaan. Penetapan itu dilakukan Kejari Bandung.

Terkait apakah yang bersangkutan akan dipecat, dia mengatakan menjadi kewenangannya dan harus menuggu keputusan inkrah dari pengadilan.

Kepala Kejari Irfan menjelaskan keduanya ditengarai terlibat secara bersama-sama dalam meminta proyek kepada pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Bandung.

Farhan mengaku dirinya siap jika dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi kabar soal wakilnya yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Kejaksaan Negeri Palembang berhasil pulihkan keuangan negara hingga Rp30 miliar dari berbagai perkara, melampaui target tahunan dan menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum.

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

Perubahan pola tersebut dipengaruhi oleh karakteristik generasi pelaku korupsi yang semakin muda.

Rieka menuturkan korupsi di sektor keimigrasian berpotensi membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan transnasional.

Silmy Karim telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi bersama 7 orang lainnya termasuk eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran sehingga seluruh kementerian dan lembaga perlu bergerak cepat.

Sepanjang tahun 2025, sektor jasa keuangan di kawasan APAC mengalami 52% dari total serangan hacker global.

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sedang berupaya menemukan strategi untuk mengundang kembali investasi modal agar masuk ke dalam negeri.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menemukan berbagai modus yang digunakan pelaku untuk memasarkan narkotika berkedok vape tersebut.

DPR, Pemerintah dan para pemangku kepentingan lintas instansi finansial hari ini menggelar rapat dan konsolidasi di DPR.

ATR/BPN saat ini sedang mempertimbangkan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah wakaf.