Kejari Pastikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin Segera Ditahan Setelah Restu Kemendagri Turun

Dia masih mendapatkan tunjangan secara penuh, mobil dinas, menempati rumah dinas, dan mendapat pengawalan.

Menurut Kejari Bandung pemeriksaan Farhan tinggal menunggu waktu.

Penahanan menunggu turunnya surat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini, jaksa masih memeriksa sejumlah pihak.

Erwin sebelumnya ditetapkan Kejari Bandung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025.

Pernyataan ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Erwin saat membacakan dokumen gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pada Selasa (6/1).

Kasi Intel Kejari Bandung, Alex Akbar menjelaskan, pihaknya mempertimbangkan penangguhan penahanan sehubung dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kekuasaan. Penetapan itu dilakukan Kejari Bandung.

Terkait apakah yang bersangkutan akan dipecat, dia mengatakan menjadi kewenangannya dan harus menuggu keputusan inkrah dari pengadilan.

Kepala Kejari Irfan menjelaskan keduanya ditengarai terlibat secara bersama-sama dalam meminta proyek kepada pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Bandung.

Farhan mengaku dirinya siap jika dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi kabar soal wakilnya yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Di area garasi, tampak dua mobil terparkir. Satu berwarna hitam dan satu unit mobil patroli.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan keterlibatan YHF dalam upaya menghambat proses penanganan perkara.

Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Penyelidikan mengenai kasus korupsi ini dimulai sejak tahun lalu.

Anggota Komnas HAM menyoroti melemahnya independensi lembaga, sementara KemenHAM memastikan RUU HAM baru justru memperkuat kewenangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai sistem yang sebelumnya terfragmentasi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Kebakaran awal itu diduga memicu kebakaran lain pada barang-barang yang mudah terbakar, salah satunya adalah tabung gas elpiji.

Honda telah meluncurkan mobil listrik kecil bernama Super-ONE dengan harga Rp382 juta di Jepang.

Senin (25/5) malam petugas menggeledah 3 ruko tiga lantai di Jalan Ir Soekarno, Desa Kwarasan, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo.

Pemprov memastikan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindaklanjuti kasus tersebut serta memperkuat pengawasan.