Pemerintah Pertimbangkan Pemberian HGB dan HGU di Atas Tanah Wakaf

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid siapkan solusi tanah BMD DKI di Cilincing dan Plumpang lewat skema HGB di atas HPL.

Akhir masa HGB pada tahun 2023 menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengelola aset negara tersebut demi kepentingan masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memperkenalkan dua konsep hunian vertikal bersubsidi, rusunami dan rusunawa, sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan perumahan perkotaan dan memenuhi kebutuhan beragam masyarakat Indonesia

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya mengelola lahan eks-HGU di Sulawesi Tengah secara adil, menyeimbangkan pembangunan dan hak masyarakat. Simak bagaimana program reforma agraria ini akan diterapkan!

Nusron Wahid mengungkapkan proses penetapan tanah nganggur, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, memerlukan waktu hingga 587 hari.

Nusron Wahid meluruskan isu tanah bersertifikat bakal disita negara jika tak dimanfaatkan selama dua tahun.

Tanah itu bakal dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk realisasi pembangunan 3 juta rumah.

Skema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menerangkan, meski HGU itu bisa berlangsung lama namun tetap lahan tersebut milik negara.

Pemerintah Provinsi Banten gencar melakukan percepatan sertifikasi wakaf masjid Banten dan musala, menyasar 6.000 tempat ibadah demi menjamin legalitas aset dan peranan masjid sebagai pusat peradaban.

Persiapan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 923/Mentaya di Kotawaringin Timur telah dimulai. Korem 102/Panju Panjung memastikan lahan seluas 75 hektare ini bebas sengketa dan merupakan aset resmi TNI.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Rizaldi menjelaskan, proyek pengadaan tanah tersebut memiliki panjang 25,441 kilometer dengan total nilai anggaran mencapai Rp1,17 triliun.

ATR/BPN tetap membuka layanan pertanahan terbatas selama libur Lebaran 2026. Tujuh layanan prioritas tersedia agar masyarakat tetap bisa mengurus administrasi.

Pemerintah Kota Jakarta Barat memfasilitasi penyelesaian masalah hak kepemilikan Apartemen City Park, Cengkareng, termasuk sertifikat dan kewajiban pengembang, setelah aduan warga ke DPRD DKI Jakarta.

Lahan HGU menjadi salah satu opsi bagi penyediaan huntap dengan skema komunal, jika pemerintah daerah setempat kesulitan menyediakan lahan pembangunan huntap.

Prabowo menekankan pemerintah harus menyiapkan lahan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak banjir.

MK membatalkan aturan HGU hingga 190 tahun di IKN. Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan mempelajari putusan tersebut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan penyelesaian lahan Kaltim harus berlandaskan kemanusiaan, bukan hanya hukum, di tengah 386 kasus pertanahan yang tercatat.

Kejati Sumut menahan IS, Direktur PT Nusa Dua Propertindo, dalam kasus dugaan korupsi aset PTPN I. Penahanan ini menambah daftar tersangka, mengungkap peran krusialnya dalam pengalihan aset negara secara ilegal.

Pemerintah Kabupaten Buol memastikan akan mengawal kepentingan warga dalam penyelesaian sengketa lahan Buol dengan PT Hardaya Inti Plantations. Bagaimana nasib HGU perusahaan?