Bpn

ATR/BPN tetap membuka layanan pertanahan terbatas selama libur Lebaran 2026. Tujuh layanan prioritas tersedia agar masyarakat tetap bisa mengurus administrasi.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh membela hak-hak warga dalam polemik Sengketa Lahan Zona Merah Jambi di Kenali Asam, menunggu surat resmi DJKN untuk langkah selanjutnya.

Tim perukyat di Belitung mengalami kendala saat Pengamatan Hilal Ramadhan Belitung karena awan tebal, membuat penetapan awal puasa bergantung pada keputusan Kemenag RI.

Kejaksaan Tinggi Bali mendalami Kasus SHM Tahura Ngurah Rai terkait 106 Sertifikat Hak Milik di kawasan konservasi. Penyidikan terus berjalan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo membuka gerai aduan pelayanan terpadu di Bone Bolango, memfasilitasi berbagai layanan publik penting dan mendekatkan akses bagi masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Cikampek, memperluas jangkauan layanan publik dan melengkapi keberadaan Mal Pelayanan Publik Karawang yang sudah ada, demi kemudahan masyarakat.

Pemerintah memastikan hak dan status tanah warga Sumatra yang terdampak bencana tetap diakui, termasuk penerbitan sertifikat pengganti bagi dokumen yang hilang.

Inisiatif kolaboratif BNI dan Pemprov Maluku Utara hadirkan solusi perumahan permanen bagi nelayan di Sidangoli Dehe, menandai langkah awal mewujudkan Perumahan Nelayan Maluku Utara yang lebih layak.

Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satgas Reformasi Agraria untuk mempercepat penanganan sengketa tanah dan persoalan premanisme, memberikan solusi langsung bagi masyarakat.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Jawa Timur untuk mencegah konflik agraria dan memberikan kepastian hukum aset umat, mendorong pengelolaan profesional.

Rieke Diah Pitaloka bawa kasus penipuan tanah yang menimpa seorang wanita di Bantul.

Hingga saat ini, capaian sertifikasi tanah nasional melalui program PTSL telah mencapai 76,12 persen.

Kementerian ATR/BPN merasa kurang yakin jika seluruh tanah dari program PTSL bisa tersertifikasi sepenuhnya.

Penjara-penjara yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan.