bpn

RSUD Praya Lombok Tengah mengajukan perluasan lahan parkir seluas 1,7 hektare untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, dengan proses pengadaan tanah yang melibatkan Disperkim dan BPN.

ATR/BPN saat ini sedang mempertimbangkan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah wakaf.

Pemerintah Provinsi Banten gencar melakukan percepatan sertifikasi wakaf masjid Banten dan musala, menyasar 6.000 tempat ibadah demi menjamin legalitas aset dan peranan masjid sebagai pusat peradaban.

Persiapan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 923/Mentaya di Kotawaringin Timur telah dimulai. Korem 102/Panju Panjung memastikan lahan seluas 75 hektare ini bebas sengketa dan merupakan aset resmi TNI.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Rizaldi menjelaskan, proyek pengadaan tanah tersebut memiliki panjang 25,441 kilometer dengan total nilai anggaran mencapai Rp1,17 triliun.

ATR/BPN tetap membuka layanan pertanahan terbatas selama libur Lebaran 2026. Tujuh layanan prioritas tersedia agar masyarakat tetap bisa mengurus administrasi.

Pemerintah Kota Jakarta Barat memfasilitasi penyelesaian masalah hak kepemilikan Apartemen City Park, Cengkareng, termasuk sertifikat dan kewajiban pengembang, setelah aduan warga ke DPRD DKI Jakarta.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh membela hak-hak warga dalam polemik Sengketa Lahan Zona Merah Jambi di Kenali Asam, menunggu surat resmi DJKN untuk langkah selanjutnya.

Tim perukyat di Belitung mengalami kendala saat Pengamatan Hilal Ramadhan Belitung karena awan tebal, membuat penetapan awal puasa bergantung pada keputusan Kemenag RI.

Kejaksaan Tinggi Bali mendalami Kasus SHM Tahura Ngurah Rai terkait 106 Sertifikat Hak Milik di kawasan konservasi. Penyidikan terus berjalan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo membuka gerai aduan pelayanan terpadu di Bone Bolango, memfasilitasi berbagai layanan publik penting dan mendekatkan akses bagi masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Cikampek, memperluas jangkauan layanan publik dan melengkapi keberadaan Mal Pelayanan Publik Karawang yang sudah ada, demi kemudahan masyarakat.

Pemerintah memastikan hak dan status tanah warga Sumatra yang terdampak bencana tetap diakui, termasuk penerbitan sertifikat pengganti bagi dokumen yang hilang.

Inisiatif kolaboratif BNI dan Pemprov Maluku Utara hadirkan solusi perumahan permanen bagi nelayan di Sidangoli Dehe, menandai langkah awal mewujudkan Perumahan Nelayan Maluku Utara yang lebih layak.

Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satgas Reformasi Agraria untuk mempercepat penanganan sengketa tanah dan persoalan premanisme, memberikan solusi langsung bagi masyarakat.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Jawa Timur untuk mencegah konflik agraria dan memberikan kepastian hukum aset umat, mendorong pengelolaan profesional.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) gencar percepat sertifikasi pulau terluar Indonesia guna memperkuat keamanan dan kepastian hukum, bekerja sama erat dengan KKP.

Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar mengumumkan 278 ribu bidang tanah wakaf telah tersertifikasi BPN, menandai komitmen besar pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat.

Pemkab Trenggalek menargetkan alih status lahan 27 SDN di kawasan hutan menjadi aset daerah pada 2026. Langkah ini memperkuat kepastian hukum dan optimalkan pembangunan infrastruktur pendidikan.