Pemerintah Sasar Tanah Terlantar Buat Program 3 Juta Rumah

Pemerintah memastikan hak dan status tanah warga Sumatra yang terdampak bencana tetap diakui, termasuk penerbitan sertifikat pengganti bagi dokumen yang hilang.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bertekad lindungi lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari penyerobotan pasca-banjir dan longsor, memastikan hak kepemilikan dan pemulihan cepat.

Nusron Wahid belakangan menuai kontroversial usai pernyataannya tentang tanah milik negara yang memicu perdebatan publik.

Nusron Wahid meluruskan isu tanah bersertifikat bakal disita negara jika tak dimanfaatkan selama dua tahun.

Tanah itu bakal dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Menurutnya, tanah eks BLBI bisa digunakan untuk membangun perumahan, utamanya untuk mendukung program 3 Juta rumah.

Badan Bank Tanah resmi terbentuk pada 2021 melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan.

Angka ini muncul dengan asumsi satu rumah membutuhkan luas tanah 60 meter persegi.

Ara akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.

Namun, Ara tidak menyebutkan secara spesifik lokasi dan pemilik lahan tersebut.

Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.

Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.

Kepolisian sudah memanggil Ansy Jan De Vries untuk klarifikasi guna mendalami motif di balik unggahan tersebut.

Catatan ini menjadi cerminan komitmen perusahaan terkait dengan sistem manajemen keselamatan.

Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Rebound IHSG hanya tinggal menunggu waktu karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap baik.

Dody berkomitmen untuk tidak menutup-nutupi segala kasus yang ada di jajarannya. Ia pun siap untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum.

Hani Hanifa Humanisa (56), yang mengaku telah melakukan panggilan video dengan putranya pada Kamis (21/5) malam menggunakan telepon seluler milik staf KJRI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Timur Tengah dan Islam untuk inisiatif mediasi konflik AS-Iran, berupaya ciptakan perdamaian di kawasan.

Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh ulama dan organisasi masyarakat Islam, sebuah langkah strategis untuk perkuat posisi Indonesia dalam diplomasi Board of Peace (BoP) dan membela kemerdekaan Palestina.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, menegaskan peran strategis Indonesia sebagai mediator yang diterima semua pihak.