Pemerintah Bakal Bangun Rumah buat PNS di Lahan Gratis, Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Mendagri memastikan Program 3 Juta Rumah bagi MBR yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah

Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.

Mendagri berharap Pemprov Jateng dapat menggencarkan sosialisasi mengenai pembebasan retribusi PBG bagi MBR.

Mendagri menyoroti masih ada tiga kabupaten/kota di Jatim yang belum memiliki MPP, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun.

Kehadiran Mendagri dalam acara tersebut menunjukkan dukungannya terhadap salah satu program prioritas Presiden.

Ribka mengatakan, kementerian dan lembaga terkait memang bersinergi untuk mendukung penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

Maruarar Sirait mengatakan telah menemukan lahan hasil sitaan korupsi yang bakal dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat.

Maka untuk menjaga keseimbangan fiskal, berbagai skema pembiayaan kreatif akan dikembangkan tanpa mengabaikan sektor lainnya.

Program ini untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perumnas siap menjalankan perannya sebagai pengembang milik pemerintah dalam proyek ini.

Ara juga mengungkap Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari menyumbang tanah untuk masyarakat.

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

Diduga adanya penikaman beredar di media sosial. Kepolisian Sektor Moncongloe mengevakuasi 11 orang dari amukan warga.

Panitia pelaksana menyebut kebijakan tersebut mengikuti arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pemerintah melanjutkan bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima hingga September 2026 dan menyiapkan subsidi kedelai untuk pengrajin tahu-tempe.

Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai respons atas keluhan warga mengenai kondisi koridor jalan yang dinilai semrawut.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan perkara sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara menyeluruh.

Meskipun BI Rate naik, pemerintah memastikan suku bunga KPR Subsidi tetap 5 persen untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan komitmen kuat dalam penyediaan perumahan terjangkau.

Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan Program Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah, termasuk rencana perluasan pada 2027.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.