Menteri Nusron Tegaskan Negara Jamin Sertipikat Tanah Warga Terdampak Bencana Sumatra

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan data Satgas PRR 24 April 2026, tercatat dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi sawah di tiga provinsi terdampak.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serius tuntaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel di Kotabaru, memastikan hak masyarakat transmigran dipulihkan dan sertifikat yang dibatalkan dihidupkan kembali.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah di Sumatra segera siapkan data dan lahan untuk mempercepat pembangunan perumahan permanen Sumatra bagi korban bencana banjir dan longsor.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah segera menyiapkan lahan "clear and clean" serta data akurat korban untuk mempercepat Pembangunan Huntap Pascabencana di Sumatra.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bertekad lindungi lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari penyerobotan pasca-banjir dan longsor, memastikan hak kepemilikan dan pemulihan cepat.

Nurson menegaskan, tanah sempadan sungai yang sudah terlanjur bersertifikat akan dikaji kembali.

Sertifikat digital akan tetap aman karena hanya dapat diakses oleh pemiliknya.

Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk realisasi pembangunan 3 juta rumah.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengatakan progres pembersihan lumpur sudah hampir tuntas.

Sisa pembangunan sebesar 7 persen saat ini masih dalam tahap pendataan rinci sekaligus proses konstruksi di lapangan.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana, meliputi 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara dan lainnya.

Sejumlah toko yang sebelumnya lumpuh kini kembali beroperasi, menandai kebangkitan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.

Pemerintah Provinsi Banten gencar melakukan percepatan sertifikasi wakaf masjid Banten dan musala, menyasar 6.000 tempat ibadah demi menjamin legalitas aset dan peranan masjid sebagai pusat peradaban.

Persiapan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 923/Mentaya di Kotawaringin Timur telah dimulai. Korem 102/Panju Panjung memastikan lahan seluas 75 hektare ini bebas sengketa dan merupakan aset resmi TNI.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Rizaldi menjelaskan, proyek pengadaan tanah tersebut memiliki panjang 25,441 kilometer dengan total nilai anggaran mencapai Rp1,17 triliun.

ATR/BPN tetap membuka layanan pertanahan terbatas selama libur Lebaran 2026. Tujuh layanan prioritas tersedia agar masyarakat tetap bisa mengurus administrasi.

Pemerintah Kota Jakarta Barat memfasilitasi penyelesaian masalah hak kepemilikan Apartemen City Park, Cengkareng, termasuk sertifikat dan kewajiban pengembang, setelah aduan warga ke DPRD DKI Jakarta.