LIVE

Pemerintah Targetkan Seluruh Tanah Wakaf Punya Sertifikat pada 2028

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah menargetkan seluruh tanah wakaf memiliki sertifikat pada 2028.

atr bpn
Pemerintah Targetkan Seluruh Tanah Wakaf Punya Sertifikat pada 2028
Pemerintah Targetkan Seluruh Tanah Wakaf Punya Sertifikat pada 2028 (merdeka.com)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan seluruh tanah wakaf memiliki sertifikat pada tahun 2028.

"Paling akhir kalau bisa kami punya target tahun 2028 kalau bisa sudah sapu bersih 100%. Target kami. Karena itu saya gandeng semua ormas, NU saya gandeng, Muhammadiyah," ungkap Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Nusron, masalah sertifikat pada tanah wakaf masih menjadi persoalan mendasar yang menjadi salah satu hambatan yang kerap kali ditemui. Padahal, sertifikat ini menjadi penting sebagai pembuktian bagi nazhir wakaf (orang atau badan hukum yang memegang harta wakaf).

Anggapan Sebagian Masyarakat

"Hambatan dan kendala kenapa belum 100%? Pertama, dokumen alas hak tanah wakaf tidak ada, bahkan atau tidak lengkap. Wakifnya sudah wafat, belum ikrar wakaf. Ini bagaimana? Nah ini masalahnya," kata Nusron.

Selain itu, Nusron juga menyoroti adanya anggapan dari sebagian masyarakat, khususnya dari kalangan Pesantren Salafiyah, yang menganggap bahwa wakaf tidak perlu dicatat, didokumentasikan, maupun diadministrasikan.

Di sisi lain, adanya konflik atau sengketa tanah menjadi hambatan yang dihadapi dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf ini. Nusron bercerita, banyak masyarakat yang sering mengklaim tanah tersebut ketika adanya peningkatan nilai.



Kaji Penerbitan HGB-HGU di Atas Tanah Wakaf

"Yang ketiga, terjadi peningkatan nilai tanah tadi. Karena nilai tanah meningkat, ada PSN, menjadi konflik, yang sebelumnya ketika belum ada PSN tidak konflik, begitu ada PSN konflik dan gegeran. Akhirnya semuanya rebutan," jelas dia.




Dalam kesempatan ini, Nusron mengatakan bahwa proses pengkajian dilakukan dengan berkonsultasi sejumlah pihak, mulai dari akademisi, tokoh agama, dan pemangku kepentingan terkait.

"Kami sudah datang kepada lembaga Bahtsul Masail NU, kami sudah diskusi sama Majelis Tarjih Muhammadiyah, kami sudah datang kepada Dewan Syariah Nasional MUI untuk apa? Untuk membolehkan demi kepentingan wakaf produktif, apakah diperbolehkan menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah wakaf," kata Nusron

Dia menegaskan, kajian tersebut dilakukan untuk mengetahui dampak dan risiko hukum dari penerbitan HGB maupun HGU di atas tanah wakaf. Dalam skema yang sedang dibahas, pemegang HGB atau HGU nantinya berstatus sebagai penyewa atau pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil dengan nadzir selaku pengelola tanah wakaf.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Pandasurya Wijaya
Editor Pandasurya Wijaya
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

{{caption}}
Miris Kasus Pelecehan Anak di Bekasi, Terbongkar Usai Pengakuan Korban

{{caption}}
DPO Anak Punk yang Tusuk Pedagang di Lampung Akhirnya Ditangkap

{{caption}}
Jemaah Haji Khusus Jalan hingga 7 Kilometer di Mina, Penempatan Maktab Disorot

{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Kejar Sertifikasi 100 Persen Tanah Wakaf di 2028

{{caption}}
Saat Otoritas Ekonomi Bergerak di Tengah Gejolak Rupiah

Topik Terkait
{{caption}}
Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Nasional, ATR/BPN Cegah Konflik Hukum

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggenjot percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, menargetkan lebih dari 900.000 bidang demi mencegah potensi konflik hukum dan sosial yang dapat timbul dari aset keagamaan ini.

Kepastian Hukum
{{caption}}
Capaian Gemilang: 278 Ribu Bidang Tanah Wakaf Tersertifikasi BPN, Dorong Ekonomi Umat

Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar mengumumkan 278 ribu bidang tanah wakaf telah tersertifikasi BPN, menandai komitmen besar pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat.

Tanah Wakaf Tersertifikasi
{{caption}}
Kolaborasi Kemenag dan ATR/BPN: Lebih dari 11 Ribu Bidang Sertifikasi Tanah Wakaf Tercapai Hingga 2025

Upaya kolaboratif antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai sertifikasi tanah wakaf lebih dari 11 ribu bidang hingga 2025, memastikan kepastian hukum dan pengelolaan produktif aset wakaf bagi kemaslahatan umat.

sertifikasi tanah wakaf
{{caption}}
Tahukah Kamu? Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah Kini Jadi Prioritas Pemerintah!

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemenag genjot percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini penting untuk kepastian hukum dan jaga aset umat.

sertifikasi tanah wakaf
{{caption}}
Syarat dan Cara Mengurus Sertifikat Tanah Wakaf

Pelajari syarat dan cara mengurus sertifikat tanah wakaf untuk memastikan status hukum dan manfaatnya bagi umat.

syarat sertifikat tanah wakaf
{{caption}}
Satgas PRR Percepat Realisasi Optimalisasi Lahan HGU untuk Huntap Bencana

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengoptimalkan lahan HGU guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Strategi optimalisasi lahan HGU ini menjadi solusi inovatif di tengah keterba

atr bpn
{{caption}}
Pemkot Makassar Targetkan 1.000 Sertifikat Aset Rampung 2026, Perkuat Akuntabilitas Daerah

Pemerintah Kota Makassar menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset hingga akhir 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan mencegah sengketa lahan.

akuntabilitas daerah
{{caption}}
UIN Palu Siap Sambut Kunjungan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk Teken MoU dan Kuliah Umum

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

atr bpn
{{caption}}
BPK Serahkan LHP Pengendalian HGU BPN dan Alih Fungsi Lahan ke Kementerian ATR/BPN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

akhsanul khaq
{{caption}}
Kantor Pertanahan Lebak Buka Layanan Saat Libur Lebaran 2026: Permudah Urus Aset Keluarga

Kantor Pertanahan Lebak tetap membuka layanan selama libur Lebaran 2026, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus aset keluarga dan administrasi pertanahan lainnya.

aset keluarga
{{caption}}
Kantah Serang Serahkan 130 Sertifikat PTSL 2026, Pacu Target 9.000 Bidang Selesai Semester I

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah menyerahkan 130 sertifikat perdana program PTSL 2026 kepada masyarakat Desa Labuan, menandai dimulainya upaya mencapai target 9.000 bidang pada semester pertama tahun ini.

atr bpn
{{caption}}
Pemerintah Pertimbangkan Pemberian HGB dan HGU di Atas Tanah Wakaf

ATR/BPN saat ini sedang mempertimbangkan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah wakaf.

berita update
{{caption}}
BPN dan UIN Palu Kolaborasi Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Sulteng, Beri Kepastian Hukum Aset Umat

Kanwil BPN Sulteng dan LPPM UIN Datokarama Palu bersinergi mempercepat sertifikasi tanah wakaf Sulteng, memastikan kepastian hukum aset umat dan mencegah penyerobotan. Kolaborasi ini melibatkan penelitian, pengabdian masyarakat, dan KKN tematik.

agraria
{{caption}}
Pemprov Jatim dan Kemenag-ATR/BPN Bersinergi Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf, melindungi aset umat, dan meminimalkan sengketa. S

administrasi wakaf
{{caption}}
Masjid Agung Bandung Kembali, Usai Pemprov Jabar Hentikan Dukungan Operasional

Pengelola Masjid Raya Bandung memutuskan untuk kembali menggunakan nama Masjid Agung Bandung. Keputusan ini menyusul penghentian total dukungan operasional dari Pemprov Jabar, memicu polemik dan kekhawatiran atas kondisi ikon sejarah ini.

aset daerah
{{caption}}
Khofifah Dorong Percepatan Sertifikasi Aset Muslimat NU Jatim, BPN Siap Bantu

Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, mendorong percepatan sertifikasi aset Muslimat NU Jawa Timur untuk kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan.

aset pendidikan
{{caption}}
Ma'ruf Amin Soroti Minimnya Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif: Hanya 4 Persen yang Optimal

Wakil Presiden RI ke-13, Ma'ruf Amin, menyoroti rendahnya **pengelolaan tanah wakaf produktif** yang baru mencapai empat persen dari total potensi 57 ribu hektare, padahal aset ini bisa menjadi kekuatan ekonomi umat.

ekonomi syariah