Satgas PRR Percepat Realisasi Optimalisasi Lahan HGU untuk Huntap Bencana

Jakarta, 10 April (ANTARA) - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera tengah mengoptimalkan pemanfaatan lahan hak guna usaha (HGU). Pengoptimalan ini menjadi salah satu strategi utama untuk mengakselerasi penyediaan hunian tetap (huntap) bagi para penyintas bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk mengatasi tantangan ketersediaan lahan bagi pembangunan kembali permukiman warga yang terdampak bencana alam.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa lahan HGU menjadi opsi krusial untuk penyediaan huntap dengan skema komunal. Opsi ini dipertimbangkan jika pemerintah daerah setempat mengalami kesulitan dalam menyediakan lahan pembangunan huntap dan tidak tersedia lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah tersebut. Presiden telah menginstruksikan agar semua tanah pemerintah diprioritaskan untuk korban bencana.

Jika lahan milik pemerintah tidak mencukupi, opsi lain seperti HGU akan dipertimbangkan. Tito Karnavian menegaskan bahwa pada prinsipnya, tanah tersebut adalah milik negara, dan HGU hanyalah hak guna usaha, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan data pemetaan areal relokasi hunian dari Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), potensi lahan HGU yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan huntap sangat signifikan. Di Provinsi Aceh, terdapat 52 lokasi HGU dengan luas mencapai 81.551 hektare, menunjukkan ketersediaan lahan yang luas untuk relokasi.

Sementara itu, di Sumatera Utara, teridentifikasi sebanyak 18 HGU seluas 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat terdapat 33 HGU dengan luas 88.405 hektare. Data ini menggambarkan besarnya potensi lahan HGU di ketiga provinsi tersebut yang dapat dialihfungsikan untuk kebutuhan mendesak pembangunan hunian.

Satgas PRR juga telah mengidentifikasi kebutuhan lahan relokasi hunian seluas 4.778 hektare yang tersebar di tiga provinsi terdampak. Rinciannya adalah 1.039 hektare di Aceh, 3.577 hektare di Sumatera Utara, dan 162 hektare di Sumatera Barat. Optimalisasi lahan HGU ini menjadi salah satu cara penyediaan lahan bagi huntap dengan skema komunal, yang merelokasi penyintas bencana ke kawasan baru yang aman dari potensi bencana.

Tito Karnavian berharap pemerintah daerah yang tidak memiliki lahan BUMN, namun memiliki HGU di wilayahnya, seperti perkebunan sawit, dapat berkomunikasi untuk pemanfaatan lahan tersebut. Ia menekankan bahwa tanah pada dasarnya adalah milik negara, dan pemegang HGU diharapkan memiliki empati untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Huntap komunal nantinya akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman bagi masyarakat. Selain skema komunal, Satgas PRR juga menyiapkan huntap dengan skema in situ, yaitu pembangunan kembali di area lahan milik masyarakat.

Pekerjaan pembangunan huntap skema in situ ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memastikan penanganan yang cepat dan terkoordinasi. Dalam skema in situ, Satgas PRR juga menyediakan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp60 juta. Bantuan ini diberikan dalam dua tahap bagi penyintas yang ingin membangun kembali rumahnya secara mandiri, memberikan fleksibilitas kepada masyarakat.

Data terbaru dari Satgas PRR per 9 April 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 39.007 unit huntap direncanakan akan dibangun di tiga provinsi terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 230 huntap telah selesai dibangun dan 1.240 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan. Progres ini menunjukkan langkah konkret pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi para penyintas bencana di Sumatera.

Sumber: AntaraNews