BPN dan UIN Palu Kolaborasi Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Sulteng, Beri Kepastian Hukum Aset Umat

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Agraria Tata Ruang (Kanwil BPN/ATR) Sulawesi Tengah (Sulteng) menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Sinergi ini bertujuan utama untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di wilayah Sulawesi Tengah. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang kuat bagi aset-aset keagamaan umat di daerah tersebut.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak telah ditandatangani pada Rabu, 1 April, sebagai tindak lanjut dari kerja sama yang lebih luas antara UIN Datokarama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Ketua LPPM UIN Datokarama Palu, Dr. Sahran Raden, menyampaikan apresiasinya terhadap kemitraan ini. Ia menekankan bahwa UIN Datokarama turut serta membantu sertifikasi lahan wakaf demi kepentingan umat.

Langkah kolaboratif ini merupakan bentuk keberpihakan dan pengabdian kepada masyarakat, yang secara aktif melibatkan Kanwil BPN Sulteng dan LPPM UIN Datokarama Palu. Tujuannya adalah untuk mengamankan serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi aset-aset umat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Inisiatif ini juga menjadi bagian penting dalam menopang program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dr. Sahran Raden menegaskan bahwa sinergi antara LPPM UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng adalah wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi ini berfokus pada pengamanan dan pemberian kepastian hukum aset-aset umat di Sulawesi Tengah. Melalui kerja sama ini, diharapkan tidak ada lagi aset wakaf yang terancam hilang atau diserobot karena masalah administrasi.

Kepala Kanwil BPN/ATR Sulteng, Muhammad Naim, menyatakan bahwa sinergitas ini menandai babak baru dalam upaya pengamanan aset sosial-keagamaan di Sulteng. Ia berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal tanah wakaf memiliki kepastian hukum yang jelas. Muhammad Naim juga menambahkan bahwa bantuan dari LPPM UIN Palu sangat membantu dalam memangkas jarak antara regulasi dan implementasi di tingkat lapangan.

Kemitraan ini sangat diapresiasi karena melibatkan institusi pendidikan tinggi seperti UIN Datokarama dalam proses sertifikasi lahan wakaf. Peran aktif perguruan tinggi ini menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi hak-hak umat dan mendukung tata kelola pertanahan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan agraria di seluruh pelosok negeri.

Ruang lingkup kerja sama yang tertuang dalam PKS meliputi beberapa aspek penting. Ini termasuk pelaksanaan penelitian dan riset di bidang agraria serta pertanahan, yang akan menghasilkan data dan analisis yang relevan. Selain itu, kolaborasi ini mencakup program pengabdian masyarakat khusus di bidang wakaf, yang akan langsung menyentuh kebutuhan komunitas.

Penyusunan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan juga menjadi bagian integral dari kerja sama ini. Program KKN ini akan meliputi pengembangan konten, metode, dan berbagai aspek lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk memastikan mahasiswa dapat berkontribusi secara langsung dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Kedua belah pihak juga akan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan. Ini termasuk koordinasi dan sinkronisasi program kerja antara Kanwil BPN Sulteng dan LPPM UIN Datokarama Palu. PKS ini menjadi landasan untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki, meningkatkan hubungan kelembagaan, dan mengembangkan pola pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, upaya pengabdian kepada masyarakat akan semakin dioptimalkan dan digencarkan. Ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menopang program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus utamanya adalah melalui pemberian akses tanah yang adil dan merata.

Program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini diharapkan dapat mencegah sengketa dan konflik agraria yang sering terjadi akibat ketidakjelasan status hukum tanah. Dengan adanya kepastian hukum, aset-aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi di Sulawesi Tengah.

Inisiatif ini juga mendukung visi pemerintah dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan melayani. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, proses sertifikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya, kolaborasi ini akan memperkuat fondasi keadilan agraria dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Sumber: AntaraNews