Sorot
{{caption}}
Erupsi Gunung Lewotobi, Bandara Maumere Tutup 2 Hari

{{caption}}
Penerbangan Jemaah Haji KJT-04 Tertunda Berjam-jam di Jeddah, Ini Kata Kemenhaj

{{caption}}
Bima Arya: Masa Depan Jakarta Bergantung pada Kawasan Aglomerasi

{{caption}}
KPK Ungkap Tren Baru Koruptor: Usia Makin Muda, Sembunyikan Aset di Kripto

{{caption}}
Istana Tegaskan Tak Ada Rencana Ganti Menkeu dan Gubernur BI

{{caption}}
Bahas Rupiah 18.000 per Dolar AS, ini Hasil Rapat DPR dan Pemerintah

Topik Terkait
{{caption}}
Kejari Manggarai Barat Setor Rp2 Miliar Uang Korupsi ke Kas Negara

Seluruh uang tersebut kini telah resmi disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

{{caption}}
Pemulihan Aset Korupsi Capai Rp28,6 Triliun di 2025, Sinyal Kuat Penegakan Hukum

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

KPK
{{caption}}
Polda Jambi Selamatkan Rp13,03 Miliar Uang Negara dari Korupsi Sepanjang 2025

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil menyelamatkan Rp13,03 miliar uang negara dari kasus korupsi sepanjang tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.

{{caption}}
Wow! Kejati Sumut Pulihkan Kerugian Negara Rp255 Miliar & 2,93 Juta Dolar AS dalam 4 Bulan, Ini Rinciannya

Kejati Sumut pulihkan kerugian negara fantastis sebesar Rp255 miliar dan 2,93 juta dolar AS periode Juli-Oktober 2025. Bagaimana Kejaksaan berhasil mencapainya?

{{caption}}
Terobosan Hukum: Kejari Palembang Terapkan Plea Bargaining Percepat Penanganan Perkara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang mulai menerapkan mekanisme *plea bargaining* untuk mempercepat penanganan perkara pidana, sebuah langkah progresif menuju sistem peradilan yang lebih efektif dan humanis. Simak detail penerapannya!

{{caption}}
Kejari Palembang Tetapkan Dua ASN Tersangka Korupsi Disperkimtan, Rugikan Negara Rp1,6 Miliar

Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan dua oknum ASN sebagai tersangka kasus korupsi Disperkimtan Palembang tahun anggaran 2024, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar. Kasus korupsi Disperkimtan Palembang ini melibatkan proyek fiktif dan penyal

{{caption}}
Realisasi Belanja Negara Capai Rp1.365,4 Triliun hingga Mei 2026, Lampaui Target Awal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun hingga Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan melampaui target awal APBN.

{{caption}}
Pertahankan Opini WTP BPK 12 Tahun Berturut-turut, Pemkab Magetan Raih Apresiasi atas Tata Kelola Keuangan Akuntabel

Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen Magetan dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun ada beberapa catatan penting BPK yan

{{caption}}
Realisasi Belanja APBN NTT Tembus Rp10,21 Triliun per April 2026, Dorong Ekonomi Daerah

Realisasi Belanja APBN NTT mencapai Rp10,21 triliun hingga April 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menopang ekonomi dan layanan publik. Simak rinciannya di sini.

{{caption}}
Penerimaan Pajak Banten Tumbuh 13,5 Persen, Lampaui Rp25 Triliun di April 2026

Aktivitas ekonomi yang menggeliat di Provinsi Banten mendorong pertumbuhan penerimaan pajak Banten sebesar 13,5 persen, mencapai Rp25,02 triliun hingga April 2026. Simak detailnya!

{{caption}}
BPK Catat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Subsidi BUMN, Akuntabilitas Kian Membaik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

{{caption}}
Kejari Jember Tingkatkan Status Dugaan Korupsi Bank Jatim Kalisat Rp3 Miliar ke Penyidikan

Kejaksaan Negeri Jember resmi meningkatkan status penanganan dugaan korupsi di Bank Jatim Cabang Pembantu Kalisat senilai Rp3 miliar ke tahap penyidikan, fokus pada pengelolaan keuangan periode 2023-2025.