Akuntabilitas Keuangan

Polda Maluku menunjukkan komitmen serius untuk memperbaiki tata kelola keuangan setelah diaudit BPK RI. Simak langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk akuntabilitas dan transparansi.

Penerapan standarisasi digital pelaporan keuangan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing korporasi nasional dan akuntabilitas, mendorong transformasi fundamental bagi dunia usaha.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo berhasil meraih Peringkat I dalam Treasury Awards 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kemenko Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-17 kalinya. Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi akuntabilitas keuangan negara.

Pemerintah Kabupaten Bantul memulai kick off meeting untuk penyelarasan laporan kinerja OPD Bantul tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan pelaporan yang berkualitas, tepat waktu, dan akuntabel demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pengesahan Perda Pengelolaan Barang Daerah DKI Jakarta diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.