akuntabilitas keuangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengukir prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI. Gubernur Zainal A. Paliwang berkomitmen menindaklanjuti catatan BPK.

DPRD Kabupaten Kapuas memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas keberhasilannya mempertahankan Opini WTP Kapuas ke-8 dari BPK RI Perwakilan Kalteng, menandakan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangka Tengah mengenai Tata Cara Transaksi Nontunai Desa, memastikan regulasi berkualitas dan akuntabel serta menjadi contoh bagi daerah lain.

Bupati Bulungan Syarwani menegaskan dukungan penuh terhadap program Koperasi Merah Putih Digital, berharap transaksi keuangan koperasi berbasis digital dapat meningkatkan akuntabilitas dan keamanan pengurus.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menekankan pentingnya efektivitas anggaran dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan demi transparansi dan akuntabilitas, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali.

Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Papua tepat waktu, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya perbai

Pemerintah Kabupaten Sleman kembali meraih predikat Opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, menandai pencapaian ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh merampungkan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang sistem Cash Management System (CMS) untuk pengelolaan Dana Desa, sebuah langkah strategis menuju transparansi dan akuntabilitas keuangan gampong.

BPK menegaskan pemeriksaan laporan keuangan (LK) merupakan mandat konstitusional untuk menjaga akuntabilitas dan mendorong transparansi pengelolaan anggaran, khususnya di sektor pangan.

Penerapan standarisasi digital pelaporan keuangan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing korporasi nasional dan akuntabilitas, mendorong transformasi fundamental bagi dunia usaha.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo berhasil meraih Peringkat I dalam Treasury Awards 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kemenko Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-17 kalinya. Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi akuntabilitas keuangan negara.

Pemerintah Kabupaten Bantul memulai kick off meeting untuk penyelarasan laporan kinerja OPD Bantul tahun 2025. Langkah ini bertujuan memastikan pelaporan yang berkualitas, tepat waktu, dan akuntabel demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pengesahan Perda Pengelolaan Barang Daerah DKI Jakarta diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.