Good Governance

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya gencar melakukan penguatan kapasitas PPID pelaksana, memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya bergantung pada infrastruktur, melainkan juga pada kualitas SDM Jakarta yang kompeten, terutama para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Goena berharap BK Award 2025 menjadi pemicu peningkatan kualitas kinerja legislator, bukan hanya seremonial belaka.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menekankan peran krusial 3.868 PPPK paruh waktu Bogor dalam meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan visi pembangunan daerah. Simak detailnya!

Tim Audit Itwasda Polda Kalsel melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Audit Kinerja Polres Tanah Laut, bertujuan memastikan operasional efektif dan akuntabel. Apa saja yang diperiksa dan bagaimana respons Polres?

Kejari Bandung Korupsi: Kejaksaan Negeri Kota Bandung sita dokumen dan alat bukti elektronik usai geledah kantor OPD, ungkap dugaan penyalahgunaan wewenang.

Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) RI menggelar diskusi mendalam mengenai Tata Kelola Pertambangan Mamuju, Sulawesi Barat, guna memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan nasional.

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan Pakta Integritas ASN Kediri, melarang aparatur sipil negara untuk pamer atau 'flexing' di media sosial. Langkah ini demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Apresiasi ini memperlihatkan bahwa BRI terus berkomitmen untuk menjaga standar tata kelola perusahaan dengan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC).

Pemerintah Kabupaten Bangkalan serius membangun kepercayaan publik melalui layanan keterbukaan informasi publik, berhasil meraih skor 92,28 dan menempati posisi ke-15 di Jawa Timur. Simak upaya dan capaiannya!