Good Governance

DPR Papua Pegunungan menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusul opini WTP dari BPK.

Kejaksaan Negeri Palembang berhasil pulihkan keuangan negara hingga Rp30 miliar dari berbagai perkara, melampaui target tahunan dan menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 41 kepala sekolah, menjadi langkah strategis dalam Penyerahan SK Kepala Sekolah Denpasar untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengubah Paradigma Kinerja ASN Kalbar, menekankan fokus pada dampak kebijakan bagi masyarakat dibanding serapan anggaran, demi birokrasi adaptif dan inovatif yang berorientasi hasil nyata.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian THR oleh Kepala Daerah kepada Forkopimda tak hanya terjadi di Cilacap. KPK ingatkan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Entry Meeting bersama BPK RI untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025 guna memastikan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya gencar melakukan penguatan kapasitas PPID pelaksana, memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya bergantung pada infrastruktur, melainkan juga pada kualitas SDM Jakarta yang kompeten, terutama para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Goena berharap BK Award 2025 menjadi pemicu peningkatan kualitas kinerja legislator, bukan hanya seremonial belaka.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menekankan peran krusial 3.868 PPPK paruh waktu Bogor dalam meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan visi pembangunan daerah. Simak detailnya!

Tim Audit Itwasda Polda Kalsel melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Audit Kinerja Polres Tanah Laut, bertujuan memastikan operasional efektif dan akuntabel. Apa saja yang diperiksa dan bagaimana respons Polres?

Kejari Bandung Korupsi: Kejaksaan Negeri Kota Bandung sita dokumen dan alat bukti elektronik usai geledah kantor OPD, ungkap dugaan penyalahgunaan wewenang.

Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) RI menggelar diskusi mendalam mengenai Tata Kelola Pertambangan Mamuju, Sulawesi Barat, guna memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan nasional.

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan Pakta Integritas ASN Kediri, melarang aparatur sipil negara untuk pamer atau 'flexing' di media sosial. Langkah ini demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Apresiasi ini memperlihatkan bahwa BRI terus berkomitmen untuk menjaga standar tata kelola perusahaan dengan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC).

Pemerintah Kabupaten Bangkalan serius membangun kepercayaan publik melalui layanan keterbukaan informasi publik, berhasil meraih skor 92,28 dan menempati posisi ke-15 di Jawa Timur. Simak upaya dan capaiannya!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, seorang doktor komunikasi, membeberkan strategi pentingnya Komunikasi Kepemimpinan Jakarta untuk membangun kepercayaan publik dan mengatasi tantangan kota global.

TASPEN menegaskan seluruh upaya perbaikan dilakukan dengan tetap menjaga misi utama perusahaan sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi aparatur sipil negara.

Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Bantul Innovation Award 2025 untuk memacu kreativitas di berbagai sektor. Cari tahu bagaimana ajang ini melibatkan generasi muda!

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera meluncurkan wajah baru Portal Satu Data Jakarta dengan visualisasi menarik dan integrasi data dari berbagai OPD, menjanjikan akses informasi yang lebih transparan dan akuntabel bagi publik.