Usai Rapat Lintas Lembaga, Dasco Optimistis Ekonomi Indonesia Akan Membaik

Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

DPR RI bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyepakati penguatan koordinasi fiskal moneter untuk menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah.

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga dan mengendalikan arah pembangunan nasional.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam rapat sebelumnya, DPR dan pemerintah menargetkan roda pemerintahan dapat pulih sebelum Ramadan.

Dasco menyatakan, rapat koordinasi digelar untuk menyamakan persepsi dan sinergi seluruh stakeholder dalam percepatan penanganan bencana.

Rapat tersebut membahas sejumlah program strategis pemerintah hingga perkembangan terkini sektor keuangan nasional.

Menurutnya, pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis dalam merespons dinamika yang berkembang di masyarakat.

Pembahasan anggaran menjadi perhatian publik, lantaran banyak dilakukan efisiensi yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala LKPP Hen­drar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselengga­ranya rapat kerja kali ini.

Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Kepastian itu disampaikan pimpinan Komisi II DPR kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat pimpinan DPR.

Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sebelumnya mengkritik terkait perjalanan luar negeri dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Diketahui, Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 selama ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu).

Kehadiran para pejabat tersebut dinilai sebagai sinyal dukungan pemerintah terhadap stabilitas pasar modal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Mengutip data RTI, IHSG hari ini dibuka turun menjadi 6.599,21 dari penutupan perdagangan sebelumnya di 6.599,24.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak penguatan regulasi lama barang di pelabuhan guna mengatasi penumpukan kontainer dan meningkatkan efisiensi logistik nasional.

POPSI mendesak pemerintah memastikan transparansi ekspor SDA strategis, khususnya sawit, demi melindungi petani dari potensi penurunan harga TBS akibat kebijakan baru.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah tidak menaikkan Harga Minyakita, khawatir membebani rakyat dan petani sawit, serta mengusulkan penggunaan dana pungutan ekspor (PE) dari BPDP untuk menstabilkan harga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah dan IHSG tidak sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang solid. Ia menyoroti persepsi negatif pasar yang keliru terhadap kondisi riil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, tidak akan membebani kondisi Program Prioritas Fiskal nasional. Program ini dirancang fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun hingga Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan melampaui target awal APBN.