Komisi II DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Bakal Gelar Partisipasi Publik untuk Terima Masukan Perubahan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, terkait putusan pemisahan pemilu nasional dan regional, Dasco memastikan akan masuk dalam daftar pembahasan pada RUU Pemilu.

Komisi II DPR RI menargetkan revisi UU Pemilu selesai paling lambat akhir 2026. Tahap awal dimulai dengan penjaringan aspirasi publik sejak awal tahun.

Komisi II memastikan tak kendala yang membuat RUU ini tidak kunjung dibahas.

Komisi II DPR akan melobi pimpinan DPR agar bisa membahas revisi UU Pemilu. Saat ini dalam Prolegnas Prioritas, revisi UU Pemilu menjadi inisiatif Baleg.

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

"Saya yang mimpin," kata Dasco sambil berjalan menuju ruang rapat paripurna.

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira memastikan revisi UU Pemilu saat ini tengah digodok parlemen.

Bahlil mengatakan, setiap aturan terkait dengan politik jangan sampai menguntungkan segelintir pihak.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang.

Saat ini, belum ada pembahasan RUU Pemilu. Internal parpol sendiri tidak mudah mengambil keputusannya.

Pakar hukum tata negara dan kepemiluan menyoroti efisiensi metode omnibus dalam Revisi UU Pemilu, meski dihadapkan pada tantangan perubahan regulasi setiap lima tahun sekali.

Direktur Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah, menyoroti empat prinsip krusial yang harus jadi panduan dalam Revisi UU Pemilu, meliputi konstitusionalitas, daya saing, keterwakilan, dan akuntabilitas.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Partai Gerindra menyatakan masih menunggu perkembangan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4 persen, sembari mendorong proses politik yang lebih efisien di Indonesia.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan partainya meyakini ambang batas parlemen masih krusial untuk stabilitas politik nasional, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru.

Menurutnya, Bawaslu merupakan badan ad-hoc yang seharusnya tidak dipermanenkan karena tak perlu.