PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilihan umum (pemilu). Dukungan ini disampaikan oleh Wakil Ketua PAN, Viva Yoga Mauladi, di Jakarta pada Minggu, 26 April. PAN melihat usulan ini sebagai langkah krusial untuk menciptakan pemilu yang lebih berintegritas dan adil.

Menurut PAN, jika gagasan pembatasan uang tunai ini diintegrasikan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Pemilu, maka akan berdampak positif pada kemurnian suara rakyat. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong transparansi yang lebih baik serta modernisasi dalam pelaksanaan kampanye politik. Gagasan ini berpotensi besar untuk mengubah lanskap politik Indonesia.

Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa dengan adanya pembatasan uang tunai, rakyat akan memilih berdasarkan nilai strategi dan kapasitas calon, bukan hanya karena kekuatan finansial. Ini akan memungkinkan suara rakyat untuk benar-benar menentukan arah demokrasi, bukan dikendalikan oleh kekuatan uang pemilik modal. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan politik, kesetaraan kompetisi, dan pemilu yang berintegritas.

Dukungan PAN terhadap gagasan KPK ini berlandaskan pada keinginan untuk memurnikan kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi. Pembatasan uang tunai diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang (vote buying) yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Dengan demikian, pilihan masyarakat akan lebih didasarkan pada visi, misi, dan kompetensi kandidat.

Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa gagasan ini tidak hanya perlu ditelaah dari aspek praktik politik uang saja, tetapi juga menyangkut sistem sosial budaya masyarakat, desain hukum politik, dan struktur kekuasaan. Pembatasan uang tunai pemilu dapat menjadi katalisator perubahan budaya politik yang lebih positif. Hal ini juga akan mendorong partai politik dan kandidat untuk lebih kreatif dalam berkampanye.

Beberapa negara lain, seperti India, Brasil, dan Korea Selatan, telah menerapkan kebijakan pembatasan uang tunai dalam pemilu mereka. Keberhasilan di negara-negara tersebut menjadi contoh bahwa kebijakan serupa dapat efektif diterapkan di Indonesia. PAN menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya global untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Untuk mewujudkan pembatasan uang tunai pemilu ini, diperlukan rumusan yang detail, rasional, serta operasional-aplikatif. Hal ini berarti perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Sistem politik di Indonesia saat ini masih sangat berbasis mobilisasi biaya tinggi, dan uang tunai merupakan alat yang paling cepat, fleksibel, serta sulit dilacak, sehingga perubahan regulasi menjadi sangat mendesak.

PAN menekankan bahwa pembatasan uang tunai seharusnya tidak diartikan sebagai penghambat atau pembatasan fleksibilitas operasi politik. Sebaliknya, kebijakan ini diarahkan agar nilai kedaulatan rakyat sebagai nilai luhur demokrasi tidak disulap menjadi komoditas ekonomi untuk jual beli suara. Ini adalah upaya untuk mengembalikan esensi demokrasi kepada rakyat.

Meskipun demikian, disadari bahwa pembatasan uang tunai tidak secara otomatis akan menghilangkan politik uang sepenuhnya. Politik uang dapat beradaptasi dan berkamuflase, misalnya beralih ke transfer digital melalui pihak ketiga atau modus operandi lainnya. Oleh karena itu, kerangka regulasi harus komprehensif dan antisipatif terhadap berbagai kemungkinan.

Kebijakan pembatasan uang tunai ini dinilai dapat efektif digunakan untuk transaksi formal kampanye, seperti iklan, logistik, dan konsultan, terutama di wilayah perkotaan atau urban yang memiliki akses perbankan tinggi. Pemanfaatan teknologi keuangan digital seperti e-walet atau QRIS akan menjadi kunci dalam implementasi kebijakan ini. Ini juga mendorong modernisasi sistem pembayaran dalam kampanye.

Dari sisi kebijakan hukum, saat ini belum ada pengaturan spesifik mengenai pembatasan transaksi tunai dalam Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Pilkada. Aturan yang sudah ada hanya sebatas pengaturan sumbangan maksimal individu dan perusahaan swasta, serta laporan dana kampanye. Oleh karena itu, perlu ada penambahan pasal yang mengatur batas transaksi tunai dan kewajiban non-tunai melalui bank, e-walet, atau QRIS.

Selain itu, perlu juga dibuat mekanisme pengawasan yang terintegrasi dengan lembaga negara lain, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Integrasi ini akan memperkuat kemampuan pelacakan dan penindakan terhadap praktik politik uang. Pembatasan uang tunai dapat menjadi alat kontrol sebagai bagian dari reformasi biaya politik, asalkan hukum ditegakkan secara adil dan ada perubahan kebiasaan dari elite partai serta pemilih untuk menghilangkan pola transaksional suara di pemilu.

Sumber: AntaraNews