Gus Miftah Disebut Terima Rp 100 Juta di Kasus Korupsi Proyek Kereta Api

Nama Gus Miftah muncul dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (13/7/2026). Dalam persidangan tersebut, Gus Miftah disebut menerima aliran dana sebesar Rp 100 juta.

Fakta itu diungkap oleh saksi sekaligus terpidana kasus korupsi proyek jalur rel ganda DJKA, Dheki Martin. Di hadapan majelis hakim, Dheki mengaku pernah menyerahkan uang Rp 100 juta kepada Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

Merespons keterangan tersebut, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melaporkan temuan yang muncul di persidangan kepada pimpinan lembaga antirasuah untuk ditindaklanjuti sesuai fakta hukum.

"Hari ini kita mendapatkan keterangan yang cukup terang benderang dari saksi terpidana dalam perkara terdahulu. Dalam proyek DJKA, dia kedudukannya adalah PPK," ujar JPU KPK, Greafik Loserte.

Greafik menjelaskan, Dheki selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah terbukti menerima sejumlah uang dari para pengusaha kontraktor.

"Dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh, salah satunya kepada Gus Miftah," kata Greafik.

Meski demikian, KPK menegaskan setiap informasi yang muncul dalam persidangan akan didalami lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap pihak yang disebut menerima aliran dana juga harus didukung dengan alat bukti yang cukup sebelum dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

KPK Dalami Motif Pemberian Uang

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, setiap fakta yang muncul dalam persidangan akan dianalisis oleh JPU untuk menentukan tindak lanjut penanganan perkara.

"Ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti dianalisis oleh JPU," katanya.

Menurut Budi, KPK juga akan mendalami inisiatif, motif, serta tujuan dugaan pemberian uang Rp 100 juta tersebut.

"Motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya, motifnya, inisiasinya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa," ujarnya.

Dia mengatakan apabila dalam proses pembuktian uang tersebut terbukti berkaitan atau berasal dari hasil tindak pidana korupsi, KPK berpeluang menyitanya.

"Tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan," katanya, dikutip dari Antara.

Namun, menurut dia, KPK masih menunggu hasil pembuktian di persidangan dan penilaian majelis hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap.

Daftar Tersangka

Perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada April 2023. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 22 tersangka serta dua korporasi dalam perkara tersebut, termasuk mantan anggota DPR RI periode 2019—2024 Sudewo.

Berikut daftarnya :

1. Direktur PT Istana Putra Agung: Dion Renato Sugiarto

2. Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat

3. Dirut PT KA Properti Manajemen Yoseph Ibrahim

4. VP PT KAPM Parjono

5. Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi

6. Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya

7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan

8. PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi

9. PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah

10. PPK BTP Jawa Bagian Barat Syntho Pirjani Hutabarat

11. Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika