PDIP Dengar Pemerintah akan Ambil Alih Inisiatif UU Pemilu, Bentuk Tim Evaluasi dan Persiapan Hadapi Pemilu 2029

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.

Komisi II DPR RI menargetkan revisi UU Pemilu selesai paling lambat akhir 2026. Tahap awal dimulai dengan penjaringan aspirasi publik sejak awal tahun.

Mardiono mengatakan kebijakan politik harus melihat realitas di masyarakat.

Pemerintah, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menyatakan mengikuti wacana revisi UU Parpol yang bukan hal baru. Apa saja poin yang akan dievaluasi dan mengapa ini penting?

Menurut dia, hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo dalam Asta Cita.

Mantan Wali Kota Bogor ini mengaku tidak masalah jika ada perubahan. Tetapi, dirinya berharap aturan kepemiluan tidak berubah-ubah setiap empat tahun.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, revisi UU Pemilu harus selesai pada Juli 2026.

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Upacara akan dilaksanakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Upacara akan dimulai tepat pukul 10.00 WIB.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, pemutaran kembali lagu ini bukan sekadar seremonial.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diperkirakan akan hadir dalam Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, namun kepastian kehadirannya masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait.

PDI Perjuangan menilai setiap kunjungan ke suatu negara tidak boleh serta merta presiden meminta mengajarkan bahasa negara tersebut.

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat berharap kunjungan Jokowi ke daerah sekaligus untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik.

PDIP menggelar Bimtek fraksi DPRD se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi partai, memperkenalkan lagu "Bung Karno Bapak Marhaenisme", dan menegaskan orientasi pada rakyat kecil.

Pembagian ratusan sapi kurban ini rutin dilakukan keluarga besar PDI Perjuangan Jawa Timur.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

"Enggak, saya mau terbuka saya enggak berkuasa wkatu itu alias luntang lantunglah," tambahnya.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Hasto menekankan pentingnya narasi pembebasan kaum buruh agar berdaulat, mandiri, dan sejahtera dengan merujuk pada ajaran Soekarno.