Revisi UU Pilkada

Mahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.

Sejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.

Demonstrasi tersebut tepat pada saat DPR yang dengan cepat kilat membuat RUU Pilkada.

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Menurut dia, putusan MK membuat kontestasi Pilkada 2024 menjadi ramai. Semakin banyak pasangan calon yang ikut Pilkada, maka masyarakat akan diuntungkan.

Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Jokowi tertawa kecil saat mendengar pertanyaan soal Kaesang yang tidak bisa dicalonkan. Dia pun meminta agar hal tersebut ditanyakan kepada putra bungsunya itu.

AHY menegaskan, partainya belum memiliki keputusan final terkait permasalahan tersebut

AHY menegaskan, sikap Partai Demokrat ialah bersama rakyat.

Dasco menegaskan tidak akan semua orang yang nantinya bakal dijamin keluar

Arteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.

Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).

Ke-50 orang yang segera dibebaskan itu dipastikan tidak terlibat tindak pidana berat saat kericuhan di sekitar gedung DPR, Kamis (22/8).

KPU menegaskan tengah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsultasi (MK)

Anggota DPR PDIP, Arteria Dahlan menyinggung, soal kerusuhan jelang pengesahan RUU Pilkada

Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto menuturkan ada tiga beras yang diurus Kaesang untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jateng

Politisi PDIP, Adian Napitupulu menemui 26 demonstran yang diamankan kepolisian saat demo di depan Gedung DPR

Batalnya RUU tersebut disahkan membuat putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep tak bisa maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) 2024.

KPU akan membenahi diri dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi