Akademisi UI Kritik Mekanisme Pemilu, Usulkan Bawaslu hingga Cabut Wewenang MK

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada pasca Putusan MK 135/2024 membuka peluang besar pengawasan lebih fokus, namun juga menyisakan tantangan regulasi. Simak dampaknya!

Bawaslu Batam menyoroti tantangan baru dalam pengawasan Pilkada Batam pasca putusan MK Nomor 135 yang memisahkan pemilu nasional dan lokal. Apa saja kendala yang akan dihadapi dan bagaimana solusinya?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah berpotensi melanggar konstitusi

Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Cak Imin mengatakan pernyataan Mahfud tersebut bisa menjadi warning atau peringatan

Mahfud Md menyoroti kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI terkait kasus asusila.

Mahfud MD mengaku mendapat kabar bahwa komisioner KPU kerap menggunakan fasilitas mewah ketika tugas di daerah namun bukan untuk peruntukkannya.

Saldi Isra mengatakan masih ada lembaga lain yang bisa menyelesaikan pemilu, seperti Bawaslu bahkan Gakkumdu.

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Yusril mengakui pernyataan itu disampaikannya pada 2014 lalu atau sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Kepastian itu disampaikan pimpinan Komisi II DPR kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat pimpinan DPR.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira memastikan revisi UU Pemilu saat ini tengah digodok parlemen.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

Komisi II DPR RI mengusulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas dengan metode kodifikasi hukum, menggabungkan beberapa UU terkait. Penasaran apa saja yang akan berubah?

MK menolak permohonan untuk seluruhnya terkait perkara PHPU pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan.

Akibatnya suara bagi Gerindra berkurang, sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

Ada pelanggaran terkait adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara.

Hakim MK meminta Subani agar bertanggung jawab ketika pihak PKB mempersoalkan pencabutan tersebut.

Elza pun berharap ada mukjizat dari hakim dan KPU terkait permohonan sengketanya ini.