Abu Janda

Dedi mengatakan pelabelan negatif itu sama sekali tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 Mei 2026.

Analisis dilakukan dengan mengandalkan lab digital forensik yang telah tersertifikasi.

Ade Armando dan Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan provokasi lewat potongan video ceramah Jusuf Kalla yang memicu kegaduhan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada program “Rakyat Bersuara” iNews atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), memicu pertanyaan tentang kualitas tayangan publik.

Aktivis media sosial, Permadi Arya atau akrab disapa Abu Janda menegaskan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pemilu 2024. Bahkan dia berani bertaruh Rp50 juta apabila Menteri Pertahanan itu menang menjadi Presiden ke 8 setelah Jokowi.

Abu Janda alias Permadi Arya memberikan tanggapan/ setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebutnya Islamofobia. Melalui akun Instagramnya, @permadiaktivis2, Abu Janda menyebut hanya orang tidak waras yang percaya di Indonesia ada "islamophobia".

Menko Polhukam Mahfud Md menepis tuduhan pemerintah Indonesia di era Presiden Jokowi disebut Islamofobia. Bagi Mahfud, pemerintah justru bangga dengan identitas Islam yang ada di Indonesia.

Sumbangan bernilai fantastis itu sempat dibangga-banggakan Ade Armando, Abu Janda, serta Denny Siregar. Mereka bahkan membanding-bandingkannya dengan sumbangan yang digalang sejumlah orang untuk Palestina.

Yang jelas masih dilakukan upaya-upaya yang dilakukan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti kasus yang menyangkut Abu Janda. Nanti kita lihat perkembangan itu semua kedepannya," ujarnya.

Hampir sebulan, kabar kasusnya belum menemukan titik terang. Belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Abu Janda sudah bertemu dengan Natalius Pigai di Hotel Fairmont Jakarta pada hari ini Senin (8/2). Lantas bagaimana kabar kasus Abu Janda?

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, penyidik masih memproses laporan yang dilayangkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kepada Abu Janda.

Muzammil kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah terkait dana APBN untuk influencer. Dia mengacu pada data Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 20 Agustus 2020 yang menyebut pemerintah Jokowi telah menggelontorkan dana 90 M sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader.

"Sampai saat ini laporan itu masih ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim," tegasnya.

Anggota DPR ini tak ingin sikap yang dilakukan Abu Janda memperlemah persaudaraan. Maka dari itu, sikap silaturahmi perlu dihargai.

Ketua Bidang Hukum DPP KNPI Medya Rischa Lubis mengatakan, laporan dibuat KNPI tanpa harus ada persetujuan dari Natalius Pigai. Oleh karena itu, pertemuan Abu Janda dan Natalius Pigai diprakarsai Sufmi Dasco tak ada hubungannya dengan laporan dilayangkan KNPI ke Bareskrim Polri.

Dirinya menegaskan, laporan terhadap Abu Janda itu terus berjalan. Terlebih, belum adanya komunikasi dari Abu Janda terhadap KNPI selaku pihak pelapor.

Dasco memberikan sedikit keterangan mengenai pertemuannya tersebut. Wakil Ketua DPR ini ingin mengajak Pigai dan Abu Janda bersama membangun negeri.

Penyidik juga belum menaikkan kasus tersebut ke penyidikan. Sejauh ini, lanjut Rusdi, masih memerlukan pengumpulan bukti dan keterangan para saksi lainnya.