Polres Kerinci Perketat Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran, Sanksi Tegas Menanti Pelanggar

Polres Kerinci perketat distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Rapat koordinasi melibatkan berbagai pihak untuk menindak tegas penyalahgunaan, tangki modifikasi, dan memastikan pengawasan ketat.

Kepolisian Resor (Polres) Kerinci, Polda Jambi, mengadakan rapat koordinasi penting untuk membahas Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran. Pertemuan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, manajemen SPBU, serta pemangku kebijakan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil di Markas Polres Kerinci pada hari Rabu.

Fokus utama pembahasan adalah mengantisipasi kelangkaan solar dan penyalahgunaan kode batang (barcode) BBM subsidi yang marak terjadi. Kapolres Kerinci menegaskan tidak akan ada toleransi bagi kendaraan yang melansir atau menggunakan tangki modifikasi saat pengisian BBM di SPBU. Pihak SPBU juga diwajibkan untuk proaktif mencegah penyalahgunaan barcode agar tidak terlibat dalam tindak pidana.

Langkah ini diambil menyusul peningkatan laporan masyarakat terkait antrean BBM yang memicu kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut. Selain itu, adanya indikasi mobil mewah yang nekat mengonsumsi biosolar juga menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Rapat ini bertujuan membangun sinergitas antarinstansi dan menyamakan persepsi demi kelancaran distribusi energi nasional.

Penegasan Larangan dan Peran SPBU dalam Distribusi BBM Subsidi

Kapolres Kerinci, AKBP Ramadhanil, secara tegas melarang praktik pelangsiran dan penggunaan tangki modifikasi untuk pengisian BBM subsidi. Penegasan ini merupakan respons terhadap maraknya penyalahgunaan kuota BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Pihak SPBU memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Manajemen SPBU diminta untuk lebih proaktif dalam mengawasi setiap transaksi pengisian BBM bersubsidi. Pencegahan penyalahgunaan barcode dan identifikasi kendaraan yang mencurigakan menjadi tanggung jawab utama mereka. Keterlibatan SPBU dalam praktik ilegal akan berujung pada proses hukum yang berlaku.

Masalah antrean panjang di SPBU yang menyebabkan kemacetan lalu lintas juga menjadi sorotan. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh adanya praktik penimbunan atau pengisian berulang oleh oknum tidak bertanggung jawab. Optimalisasi manajemen lalu lintas di sekitar SPBU akan menjadi bagian dari solusi yang disepakati.

Langkah Konkret dan Kesepakatan Lintas Instansi

Rapat koordinasi ini menghasilkan lima poin kesepakatan utama yang akan diimplementasikan oleh seluruh pihak terkait. Salah satu poin penting adalah pendataan ulang perizinan bagi UMKM penerima biosolar dari nol. Proses pendataan ini akan melibatkan Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, serta Satuan Intelkam Polres Kerinci untuk memastikan akurasi data.

Kesepakatan lainnya mencakup penolakan tegas terhadap tangki modifikasi yang sering digunakan untuk menimbun BBM subsidi. Selain itu, akan dibentuk tim pengawas terpadu yang bertugas memonitor Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran di lapangan. Tim ini diharapkan dapat bekerja secara efektif untuk mencegah penyimpangan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci juga diminta untuk segera membuat surat edaran terkait regulasi pengisian BBM. Surat edaran ini akan memuat standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk pengisian BBM di SPBU. Kapolres juga mengingatkan seluruh personel dan instansi terkait untuk tidak terlibat dalam membekingi aktivitas ilegal BBM.

Aturan Kuota dan Ancaman Sanksi Hukum

Regulasi mengenai penggunaan biosolar sangat jelas, mobil mewah dilarang keras mengonsumsi jenis bahan bakar ini. Kuota harian pengisian BBM subsidi juga telah diatur secara spesifik untuk menghindari penimbunan dan memastikan pemerataan. Kendaraan roda empat maksimal hanya boleh mengisi 30 liter, sementara kendaraan roda enam dibatasi hingga 60 liter per hari.

Kapolres Ramadhanil menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang melanggar aturan ini. Jika ditemukan oknum aparat, baik dari Polri, TNI, maupun Satpol PP, yang terlibat dalam praktik ilegal BBM, mereka akan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen serius pihak kepolisian dalam memberantas mafia BBM.

Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dengan demikian, Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran dapat terwujud di seluruh wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.

• Pendataan ulang perizinan UMKM penerima biosolar dari nol, melibatkan Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, dan Satuan Intelkam Polres Kerinci.
• Penolakan tegas terhadap penggunaan tangki modifikasi.
• Pembentukan tim pengawas terpadu untuk monitoring distribusi BBM.
• Optimalisasi manajemen lalu lintas untuk mengurai potensi kemacetan di sekitar SPBU.
• Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci diminta membuat surat edaran terkait regulasi pengisian BBM.

Sumber: AntaraNews